DATA NTCR (NIKAH TALAK CERAI RUJUK ) KECAMATAN TAMAN KOTA MADIUN 2014

DATA NIKAH TALAK CERAI RUJUK 2014

LAPORAN NTCR KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN TAMAN KOTA MADIUN

PP NOMOR 48 TAHUN 2014 TENTANG BIAYA NIKAH DAN RUJUK

SURAT EDARAN 

Nomor : SJ/DJ.II/HM.01/3327/2014

TENTANG

PELAKSANAAN PERATURAN PEMERINTAH 

NOMOR 48 TAHUN 2014

1. NIKAH DAN RUJUK DILAKSANAKAN DI KANTOR URUSAN AGAMA PADA HARI DAN 

    JAM KERJA DIKENAKAN TARIF 0 ( NOL ) RUPIAH

2. NIKAH DILUAR KANTOR URUSAN AGAMA DAN ATAU DILUAR HARI DAN JAM KERJA

    DIKENAKAN TARIF Rp.  600.000 ( ENAM RATUS RIBU RUPIAH ).

3. BAGI WARGA TIDAK MAMPU SECARA EKONOMI DAN WARGA YANG TERKENA 

    BENCANA ALAM DIKENAKAN TARIF 0 (NOL) RUPIAH DENGAN MELAMPIRKAN PERSYARATAN SURAT KETERANGAN TIDAK MAMPU DARI LURAH/KEPALA DESA

   

4. TARIF BERLAKU EFEKTIF TERHITUNG MULAI TANGGAL 10 JULI 2014.

Keteranga Tambahan :

a. Bagi warga yang akan melaksankan pernikahan diharuskan menyetorkan tarif tersebut pada bank

    bank yang telah ditunjuk. ( BRI , BNI , MANDIRI dan BTN ) atas penjelasan dari petugas KUA

b. Untuk menghindari hal hal yang tidak diinginkan dimohon calon pengantin untuk pengurusan surat menyurat      serta pembayaran ke bank, dilaksankanan oleh yang berkepentingan tanpa melalui orang

    lain. 

INFO HAJI KECAMATAN TAMAN 2014

SELAMAT MENUNAIKAN IBADAH HAJI

Semoga Mabrur dan kembali ke tanah air dengan selamat. Amin

( Panitia Pelaksana Manasik Haji Kecamatan Taman Kota Madiun )

JUMLAH DAN KOMPOSISI JAMAAH HAJI KECAMATAN TAMAN

KOTA MADIUN

TAHUN 2014/1435 H

NO	KELURAHAN	PRIA	WANITA	JUMLAH
1 2 3 4 5 6 7 8 9	TAMAN JOSENAN PANDEAN MANISREJO MOJOREJO KEJURON BANJAREJO DEMANGAN KUNCEN	3 3 4 8 10 3 2 2 1	2 3 4 8 16 5 1 1 0	5 6 8 16 26 8 3 3 1
	JUMLAH	36	40	76

   

TENTANG BIAYA NIKAH

Biaya Riil dan Ideal Pencatatan Nikah di Kua di Berbagai Wilayah Indonesia Bagian Barat Tim Peneliti Bidang Kehidupan Keagamaan Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Jakarta PENDAHULUAN Kantor Urusan Agama (KUA) merupakan kelembagaan yang penting dalam konteks manajemen pengembangan umat Islam Indonesia. KUA merupakan lembaga di Kementerian Agama tingkat kecamatan yang memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat Muslim. Kantor inilah yang memberikan pelayanan kepada umat Islam dalam urusan perkawinan dan pembinaan keluarga Muslim agar menjadi keluarga sakinah. Di samping itu, kantor ini –bersama-sama dengan Pengadilan Agama sebagai partner– juga memberikan pelayanan talak, rujuk, dan masalah waris. Bahkan masalah pembinaan umat secara umum, kantor ini memiliki kewenangan untuk terlibat, seperti ibadah haji, pendidikan agama dan keagamaan, serta kerukunan umat beragama. Dilihat dari posisinya yang demikian, dapat diperkirakan bahwa kedudukan KUA sangat strategis dalam pembinaan kehidupan sosial keagamaan masyarakat Muslim secara luas. Dewasa ini jumlah KUA yang tersebar di sejumlah kecamatan di Indonesia sebanyak 5.035 buah. Jumlah tersebut telah mengalami pemekaran sejalan dengan pemekaran kecamatan. Seperti diketahui Kementerian Agama telah melakukan dua kali pemekaran KUA. Pertama, pada tahun 2006 Kementerian Agama membentuk 149 KUA kecamatan. Hal ini sesuai dengan Keputusan Menpan Nomor B/1358/PAN/05/2006. Kedua, pada tahun 2007 Kementerian Agama membentuk 175 KUA Kecamatan, dengan persestujuan Menpan No. B/2143/M.PAN/09/2006. Dengan pemekaran tersebut jumlah KUA mencapai angka yang telah disebutkan. Sebenarnya, usulan pemekaran KUA masih banyak. Akan tetapi, sampai sejauh ini hanya 324 yang dapat dipenuhi. Sebagaimana diketahui berdasarkan UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan, disebutkan dalam pasal 2 ayat (2): Tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut perundang-undangan yang berlaku. Dengan kata lain perkawinan disebut sah bila dicatat oleh negara. Bagi umat Muslim pencatatan perkawinan dilakukan oleh KUA. Hal ini juga ditegaskan dalam Peraturan Presiden No. 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI), sebuah produk hukum yang sering dijadikan referensi hukum bagi KUA Muslim Indonesia. Amanah peraturan ini semakin menambah peran KUA lebih strategis dalam memberikan layanan kepada masyarakat atau sering dikenal dengan layanan publik. Untuk lebih meningkatkan pelayanan, sejak beberapa tahun terakhir ini Kementerian Agama menekankan pentingnya standar pelayanan kepada masyarakat oleh KUA, yang disebut dengan pelayanan prima. Pelayanan prima harus menjadi tujuan dan target dari para pejabat KUA. Sebagai institusi yang langsung berhubungan dengan masyarakat, KUA diharapkan dapat memberikan pelayanan memuaskan. Pelayanan prima oleh pemerintah, termasuk KUA merupakan bagian dari upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governace). Selain itu, pelayanan prima juga merupakan tuntutan dari perubahan global terhadap institusi-institusi publik tersebut. Pelayanan prima menjadi tolok ukur keberhasilam instansi-instansi pemerintah dalam melayani stakeholder-nya. Kegagalan institusi dalam memberikan pelayanan terbaik, berarti mengindikasikan adanya kesalahan manajerial. Dalam hal pelayanan publik pencatatan perkawinan tantangan yang sedang dihadapi oleh KUA adalah menepis tuduhan yang menyatakan bahwa biaya pencatatan nikah mahal. Sehingga, tidak setiap kelompok masyarakat dapat menjangkaunya. Sementara pihak KUA`menyatakan bahwa biaya pencatatan nikah dan rujuk – biasa disingkat NR – secara formal diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 51 tahun 2000 dengan besaran Rp 30.000,00 per peristiwa. Uang yang masuk dari masyarakat ini dikategorikan sebagai penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dari kantor urusan agama (KUA) kecamatan dan harus disetor seluruhnya ke kas negara. Atas izin Menteri Keuangan, setoran yang masuk dapat digunakan kembali oleh Kementerian Agama dalam hal ini KUA maksimal 80%. Biaya pencatatan NR yang ditetapkan dalam PP tersebut adalah biaya pencatatan atas peristiwa NR yang terjadi di KUA, sedangkan biaya pencatatan peristiwa yang dilangsungkan di luar KUA (biasa disebut dengan “bedolan”) tidak diatur dalam PP tersebut. Di sinilah mulai muncul persoalan. Biaya bedolan, selama ini diatur oleh kepala Kanwil Kementerian Agama provinsi dengan persetujuan gubernur yang nominalnya tentu berbeda antara satu daerah satu dengan daerah lain. Kewenangan pengaturan ini ditetapkan dalam Keputusan Menteri Agama Nomor 298 Tahun 2003. Menindak-lanjuti peraturan tersebut, selanjutnya melalui Instruksi Menteri Agama Nomor 2 tahun 2004 tentang Peningkatan Pelayanan pada KUA dinyatakan bahwa KUA kecamatan tidak diperbolehkan memungut biaya tambahan terhadap biaya bedolan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah. Belakangan, oleh aparat pengawas biaya ini dipersoalkan, karena dinilai tidak sesuai dengan ketentuan undang-undang, alias liar. Oleh karena itu, maka Kementerian Agama- saat itu masih disebut Departemen Agama- melalui Keputusan Menteri Agama RI No. 104 tahun 2007 tentang Pencabutan Instruksi Menteri Agama No. 2 tahun 2004 telah mencabut semua biaya tambahan untuk pencatatan perkawinan kecuali yang diatur oleh PP no. 51 tahun 2000 dan ditegaskan kembali dengan PP no. 47 tahun 2004 yakni sebesar Rp. 30.000,- Regulasi ini mengundang kontroversi. Bagi mereka yang setuju dengan masih diperbolehkannya biaya bedolan menyatakan bahwa dana bedolan itu amat diperlukan selain untuk biaya transport yang hendak menikahkan sepasang mempelai di luar balai nikah KUA, dana bedolan sangat membantu kepentingan umat, terutama untuk biaya operasional lembaga-lembaga yang secara non struktural berada di KUA, yakni Badan Kesejahteraan Masjid, Lembaga Pembinaan Pengamalan Agama, Badan Penasihat Perkawinan, Perselisihan, dan Perceraian atau BP4, dan Badan Administrasi Dana Kerohanian Islam. Mengapa sampai terjadi peristiwa bedolan? Ini karena permintaan masyarakat itu sendiri yang menghendaki adanya pernikahan di luar kantor (KUA), bahkan di luar hari kerja. Untuk mengawasi dan mencatat peristiwa nikah sesuai tugas dan fungsinya, PPN atau pembantu PPN memerlukan tambahan transport dan biaya-biaya lainnya. Oleh aparat pengawas, pungutan-pungutan inilah yang dinilai liar dan perlu ditertibkan. Alasannya, karena pemungutan ini tidak memiliki payung hukum yang memadai. Kenyataan inilah yang kemudian melahirkan pendapat bahwa biaya pencatatan nikah harus dikembalikan pada regulasi yang ada yakni sebesar Rp.30.000,-, bahkan bila memungkinkan biaya harus ditanggung oleh negara, sebagai bentuk pemenuhan hak sipil bagi setiap warga negara. Berbagai kepentingan di atas mensiratkan bahwa ada yang tidak linear antara norma (regulasi) dan kebutuhan, antara idealisme dan kenyataan di lapangan, antara kemampuan keuangan negara dan peningkatan pelayanan. Persoalan ini yang kemudian diangkat dalam sebuah penelitian oleh Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Jakarta pada tahun 2011 di berbagai wilayah: Propinsi Aceh, Sumatera Utara, Riau, Sumatera Selatan, Jawa Barat dan DKI Jakarta. REALITAS DI LAPANGAN • Besaran biaya Sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 51 tahun 2000 jo Peraturan Pemerintah No. 47 tahun 2004, biaya pencatatan nikah adalah sebesar Rp. 30.000 (tiga puluh ribu rupiah). Jika disesuaikan dengan kondisi saat ini tentulah sudah tidak memadai apalagi bila peristiwa nikah ini dilaksanakan di luar balai nikah (LBN), dan dalam waktu di luar jam kerja. Kepala KUA atau penghulu menghadapi dilema dalam hal penetapan biaya pencatatan nikah ini. Di satu sisi, KUA ingin memberikan pelayanan prima kepada masyarakat sehingga masyarakat pengguna KUA selain mendapat pelayanan tepat waktu saat pencatatan nikah, juga saat penyerahan buku akta nikah. Namun, di sisi lain Kepala KUA dan penghulu menghadapi kendala dalam hal biaya operasional terutama biaya transportasi menuju tempat berlangsungnya pernikahan. Selama ini, anggaran operasional KUA yang diperoleh dari DIPA Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah perbulan) dan tidak ada alokasi untuk biaya transportasi, sehingga bila masyarakat pengguna tidak memberikan biaya tambahan di luar biaya pencatatan sebesar Rp. 30.000,- tentu saja biaya transportasi harus ditanggung sendiri oleh Kepala KUA atau penghulu. Selain itu, Kepala KUA atau penghulu tidak memperoleh kompensasi atas waktu dan tenaga yang dicurahkan dalam melayani masyarakat di luar kantor dan di luar jam kerja. Kenyataan seperti ini tentu akan mempengaruhi kinerja penghulu atau kepala KUA. Pada hampir semua KUA sasaran, kepala KUA pada prinsipnya tidak pernah memasang tarif biaya pencatatan nikah di luar pungutan resmi sebesar Rp.30.000,-. Bila ada masyarakat yang memberi lebih dari tarif tersebut lebih karena keikhlasan dan kesadaran masyarakat pengguna. Dari sisi logika, dana Rp.30.000 –ini pun harus disetor ke kas negara sebagai PNPB- tidak cukup dapat mengantarkan penghulu atau kepala KUA tiba di tempat mempelai yang sedang berhajat. Karena, biaya transport yang harus dikeluarkan dari tempat kedudukan KUA hingga mencapai tempat dilangsungkan nikah rata-rata membutuhkan Rp.50.000,- Untuk mengatasi hal ini, masyarakat dengan penuh kesadaran memberikan biaya tambahan untuk menutup ongkos transportasi. Besarannya cukup bervariasi antara Rp 100.000 hingga Rp.500.000,-, namun pada kasus tertentu mungkin jumlahnya melebihi angka tersebut. Seperti ditemukan di kota Banda Aceh, terutama bagi masyarakat yang menggunakan jasa orang lain untuk pengurusan persyaratan administratif. Di kota Medan orang yang biasa melakukan jasa ini dikenal dengan istilah kepling (kepala lingkungan). Hal yang sama juga pada KUA di sebuah kecamatan di kota Pekanbaru, yang pernah menerima uang Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dari salah seorang masyarakat. Uang sebesar ini pun tidak digunakan untuk kepentingan pribadi saja, melainkan juga dikontribusikan ke kas KUA untuk menutup kegiatan operasional KUA. Seperti diketahui, sebagaimana diatur dalam pasal 2 KMA no. 477 tahun 2004, tugas kepala KUA meliputi: 1) menyelenggarakan statistik dokumentasi, 2). Menyelenggarakan surat menyurat, pengurusan surat, kearsipan dan rumah tangga KUA, 3). Melakukan pembinaan kepenghuluan, keluarga sakinah, ibadah sosial, pangan halal, kemitraan, zakat, wakaf, ibadah haji dan kesejahteraan keluarga, 4) mengatur pola kerja penghulu yang berada di lingkungan wilayah kerjanya. Selain untuk membantu operasional KUA, uang tersebut disimpan sebagai tabungan yang dapat digunakan sebagai uang THR pegawai. Besaran biaya yang diberikan oleh masyarakat mungkin terkesan “mahal”, padahal biaya tersebut tidak hanya untuk ongkos transportasi saja, melainkan juga kompensasi bagi petugas karena telah menggunakan waktu libur untuk melayani masyarakat. Biaya yang diberikan oleh masyarakat tersebut juga sebagian sebagai “uang lelah” petugas yang telah memberikan khutbah nikah, memimpin upacara serta menutupnya dengan doa. Untuk sekedar diketahui, dalam tradisi dan adat Melayu Riau, upacara adat pernikahan dirasa tidak afdol bila tidak dihadiri oleh petugas KUA dari awal hingga akhir prosesi. Temuan menarik juga diperoleh di Bogor, bahwa variasi besaran tarif pencatatan nikah sangat ditentukan oleh kondisi sosial ekonomi masyarakat. Dalam hal ini ada beberapa tipologi kelas sosial masyarakat. Besarannya banyak ditentukan oleh P3N di lapangan. P3N adalah sebagai Pembantu Pegawai Pencatat Nikah. Mereka biasa melakukan pendekatan kepada keluarga-keluarga calon pengantin (Catin) untuk menawarkan jasa sekaligus menentukan besaran biaya pengurusan pernikahan di KUA setempat. Di wilayah yang taraf kehidupannya di bawah rata-rata (menengah kebawah) biaya pendaftaran nikah berkisar Rp 300.000.- s.d. Rp.400.000,-. Sedangkan di wilayah yang taraf sosial tergolong di atas menengah, biaya tersebut berkisar antara Rp. 400.000,- s.d. Rp. 800.000,- bahkan bisa mencapai jutaan rupiah. Bagi masyarakat bawah, seperti pedagang buah, tukang parkir, pengojek, pedagang kue, tukang sayur, besaran biaya 300 ribu rupiah, mereka akui, sebenarnya agak memberatkan. Sementara bagi kalangan ”atas” seperti keluarga-keluarga yang berprofesi sebagai pengusaha menegah ke atas, dan sebagainya, besaran biaya pencatatan nikah Rp. 1.000.000,- an tidak dimasalahkan. Realita yang hampir sama yang menyebutkan bahwa terdapat tarif pencatatan nikah yang tidak sama dengan yang diatur dalam regulasi ditemukan di dua KUA di kecamatan Sumatera Selatan. Yakni, bahwa biaya pencatatan nikah bila dilaksanakan di KUA besarnya Rp.350.0000 sedangkan bila dilakukan diluar balai nikah KUA sebesar Rp. 500.000,- Sementara di wilayah DKI Jakarta, ditemukan bahwa pencatatan nikah berada dalam rentang Rp.150.000 – Rp.1.000.000,-. Jumlah ini diperuntukkan tidak saja untuk biaya administrasi, tetapi juga sebagai “uang kerahiman”, yakni kompensasi biaya transportasi serta uang lelah, karena biasanya pernikahan dilakukan di luar jam kerja. Pada saat pelaksanaan pernikahan, tugas penghulu tidak sekedar mencatat peristiwa nikah, namun juga melakukan layanan tambahan, seperti memberikan khutbah nikah, pembacaan doa, hingga menutup acara. Uang kerahiman, tidak semata-mata diterima oleh penghulu/ pencatat nikah, namun pada kala tertentu “disumbangkan” ke kantor untuk “menambal” biaya operasional KUA yang selalu mengalami defisit setiap bulannya. Jika melihat tupoksi KUA yang sangat banyak, dana operasional Rp.1.000.000/bln memang kurang memadai, belum lagi bila ditambah dengan tugas-tugas lain di luar tupoksi yang anggarannya tidak tercantum dalam DIPA. • Respon masyarakat terhadap besaran biaya Berdasarkan temuan lapangan, ada beberapa respon yang mengemuka terkait dengan biaya pencatatan nikah dan biaya tambahan lainnnya. Pertama, masyarakat tidak merasa keberatan dengan pungutan biaya Rp 30.000 ditambah dengan pungutan di luar biaya pencatatan nikah Rp.30.0000,- asalkan diimbangi dengan layanan yang memberikan kepuasan pada masyarakat. Masyarakat merasa puas dengan layanan KUA bila: 1) ada standar dan prosedur pendaftaran 2) ada dasar hukumnya 3) pencantuman biaya 4) waktu pelayanan yang tepat 5) ada kejelasan pengunaan biaya (trasparansi) 6) proses pengaduan bila ada masyarakat yang terlanggar. Ketidakberatan masyarakat atas biaya tambahan di atas juga didasarkan pada kenyataan bahwa proporsi tersebut sangatlah kecil bila dibandingkan dengan biaya yang harus dikeluarkan oleh masyarakat secara keseluruhan. Jumlah minimal biaya pesta nikah yang dilaksanakan di rumah atau gedung`perhelatan sebesar Rp. 20.000.000,-. Kerelaan masyarakat untuk mengeluarkan biaya lebih dari yang telah diatur dalam regulasi, sebagai kompensasi para penghulu yang tidak sekadar bertugas sebagai pencatat nikah, namun juga melakukan layanan tambahan, seperti memberikan khutbah nikah, pembacaan doa, hingga menutup acara. Kedua, biaya pencatatan nikah mencontoh apa yang berlaku pada Kantor Catatan Sipil, artinya biaya pencatatan nikah tidak perlu ada atau gratis, hanya dana operasionalnya disesuaikan dengan kebutuhan yang diperlukan KUA. Hal yang sama juga telah diberlakukan untuk pengurusan Kartu Tanda Penduduk. Kecuali, bagi masyarakat yang menghendaki nikah di LBN, biaya pencatatan nikah bisa saja digratiskan, tetapi mereka akan dibebani oleh biaya tambahan lain, seperti transport, jasa sebagai petugas khutbah nikah, pembaca doa, qori’ dan sebagainya. Pendapat ini berarti tetap memberi kesempatan warga yang ingin nikah di LBN, karena bagi masyarakat tertentu menikah merupakan siklus penting dalam kehidupannya, tidak hanya terkait dengan prinsip hidup melainkan juga nilai-nilai tradisi dan budaya yang diacunya. Menikah di LBN, merupakan cara orang untuk mempertahankan “prestisenya”, dan sebaliknya menikah di balai nikah pada komunitas tertentu memiliki nilai negatif. Ketiga, mengatakan bahwa untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, sebaiknya sistem bedolan dihidupkan kembali yang penting ada akuntabilitas dari aparat KUA, artinya harus ada pengawasaan yang lebih ketat terhadap petugas pencatat nikah. • Analisis faktor Kesenjangan antara regulasi dan praktik terkait biaya pencatatan nikah, dipengaruhi oleh beberapa faktor: 1. Masih banyaknya masyarakat yang mempercayakan pengurusan administrasi pencatatan nikah mereka kepada orang lain. 2. Adanya Petugas Pembantu Pencatat Nikah (P3N) dan penghulu yang berlaku kurang profesional kepada masyarakat. 3. Luas dan sulit terjangkaunya area kerja KUA yang tidak ditunjang dengan prasarana yang memadai, 4. Minim dan sulitnya pencairan anggaran operasional yang dialokasikan untuk KUA, sehingga membuat KUA mencari alternatif pembiayaan yang dapat dengan segera memecahkan permasalahan anggaran operasional mereka. Terlebih setelah diberlakukan kebijakan bahwa KUA dilarang menarik biaya untuk kursus calon pengantin dan biaya bedolan. REKOMENDASI Biaya pencatatan nikah mengacu pada PP no. 51 tahun 2000 jo PP No 47 tahun 2004 yakni sebesar Rp 30.000,-. Namun, diluar biaya itu masih terdapat biaya tambahan bagi pernikahan di LBN, berkisar antara Rp 75.000,- hingga Rp.1.000.000,- di berbagai wilayah di Indonesia bagian Barat: Aceh, Sumut, Riau, Sumatera Selatan, DKI Jakarta dan Jabar. Perihal tentang solusi biaya pencatatan nikah, ada tiga wacana yang berkembang: dibebaskan dari biaya (gratis), dipertahankan, dinaikkan tarifnya. Semua wacana tersebut diiringi dengan perbaikan sistem layanan yang memuaskan masyarakat (public satisfaction) Pada dasarnya masyarakat tidak keberatan dengan adanya biaya tambahan di luar Rp. 30.000,-, asal diimbangi dengan perbaikan layanan, kemudahan prosedur, transparansi dan akuntabilitas peruntukan biaya. Selain itu masyarakat diberikan hak untuk mengadukan haknya bila terjadi penyimpangan. Rekomendasi yang patut dipertimbangkan sebagai dasar rekomendasi adalah sebagai berikut: 1. Kementerian Agama, cq. Direktorat Urais, perlu mengkaji ulang peraturan tentang biaya pencatatan nikah, berikut dengan biaya tambahan lainnya. Wacana dihapuskannya nikah bedolan atau nikah di luar balai nikah KUA semestinya tidak dilakukan secara tergesa-gesa. Karena, peristiwa nikah di luar balai nikah tidak hanya memiliki dimensi ekonomis saja, melainkan terkait nilai-nilai yang dianut seseorang. 2. Bila memang diperlukan biaya tambahan selain biaya pencatatan nikah, besarannya dapat dirumuskan Kementerian Agama (Kanwil dan Kantor Kemenag) bersama dengan Pemerintah Daerah dan DPR. Besarannya bisa berbeda-beda, tergantung pada karakteristik masing-masing wilayah. 3. Bilamana akan dilakukan pencabutan biaya pencatatan nikah yang besarnya Rp.30.000,-, hendaknya perlu dipertimbangkan adanya reformasi birokrasi KUA, berupa restrukturisasi dan eselonisasi, sehingga di kemudian hari posisi bisa sejajar dengan kecamatan, dan status KUA merupakan satuan kerja (satker) tersendiri yang memiliki kemandirian untuk mengusulkan anggaran operasional.

DATA NTCR (NIKAH TALAK CERAI RUJUK ) KECAMATAN TAMAN

DATA NIKAH TALAK RUJUK 2011

DATA NIKAH TALAK RUJUK 2012 https://docs.google.com/file/d/0B6jHQi10XUQfYmVQV0FyeTdCM3M/edit

KOMPILASI HUKUM ISLAM

KOMPILASI HUKUM ISLAM *

BUKU I

HUKUM PERKAWINAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Yang dimaksud dengan :

a. Peminangan ialah kegiatan kegiatan upaya ke arah terjadinya hubungan perjodohan antara

seorang pria dengan seorang wanita,

b. Wali hakim ialah wali nikah yang ditunjuk oleh Menteri Agama atau pejabat yang ditunjuk olehnya,

yang diberi hak dan kewenangan untuk bertindak sebagai wali nikah;

c. Akad nikah ialah rangkaian ijab yang diucapkan oleh wali dan kabul yang diucapkan oleh

mempelai pria atau wakilnya disaksikan oleh dua orang saksi;

d. Mahar adalah pemberiandari calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita, baik berbentuk

barang, uang atau jasa yang tidak bertentangan dengan hukum Islam;

e. Taklil-talak ialah perjanjian yang diucapkan calon mempelai pria setelah akad nikah yang

dicantumkan dalam Akta Nikah berupa Janji talak yang digantungkan kepada suatu keadaan

tertentu yang mungkin terjadi dimasa yang akan datang;

f. Harta kekayaan dalam perkawinan atau Syirkah adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri

atau bersam suami-isteri selam dalam ikatan perkawinan berlangsung selanjutnya sisebut harta

bersama, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun;

g. Pemeliharaan atak atau hadhonah adalah kegiatan mengasuh, memeliharadan mendidik anaka

hingga dewasa atau mampu berdiri sendiri;

h. Perwalian adalah kewenangan yang diberikan kepada seseorang untuk melakukan sesuatu

perbuatan hukum sebagai wakil untuk kepentingan dan atas nama anak yang tidak mempunyai

kedua orang tua, orang tua yang masih hidup, tidak cakap melakukan perbuatan hukum;

i. Khuluk adalah perceraian yang terjadi atas permintaan isteri dengan memberikan tebusan atau

iwadl kepada dan atas persetujuan suaminya;

j. Mutah adalah pemberian bekas suami kepada isteri, yang dijatuhi talak berupa bendaatau uang

dan lainnya.

BAB II

DASAR-DASAR PERKAWINAN

Pasal 2

Perkawinan menurut hukun Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitssaqan

ghalidzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.

Pasal 3

Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan

rahmah.

Pasal 4

Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan pasal 2 ayat (1)

Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Pasal 5

(1) Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat.

(2) Pencatatan perkawinan tersebut apada ayat (1), dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah

sebagaimana yang diaturdalam Undang-undang No.22 Tahun 1946 jo Undang-undang No. 32

Tahun 1954.

* Disalin dari ”Kompilasi Hukum Islam di Indonesia”, Direktorat Pembinaan Peradilan Agama Islam

Ditjen Pembinaan Kelembagaan Islam Departemen Agama, 2001.

Pasal 6

(1) Untuk memenuhi ketentuan dalam pasal 5, seyiap perkawinan harus dilangsungkan dihadapan

dan di bawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah.

(2) Perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai

kekuatan Hukum.

Pasal 7

(1) Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah.

(2) Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akata Nikah, dapat diajukan itsbat nikahnya

ke Pengadilan Agama.

(3) Itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang

berkenaan dengan :

(a) Adanya perkawinan dalam rabgka penyelesaian perceraian;

(b) Hilangnya Akta Nikah;

(c) Adanya keragan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawian;

(d) Adanyan perkawinan yang terjadisebelum berlakunya Undang-undang No.1 Tahun 1974 dan;

(e) Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan

menurut Undang-Undang No.1 Thaun 1974;

(4) Yang berhak mengajukan permohonan itsbat nikah ialah suami atau isteri, anak-anak mereka,

wali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu.

Pasal 8

Putusnya perkawinan selain cerai mati hanya dapat dibuktikan dengan surat cerai berupa putusan

Pengadilan Agama baik yang berbentuk putusan perceraian,ikrar talak, khuluk atau putusan taklik

talak.

Pasal 9

(1) Apabila bukti sebagaimana pada pasal 8 tidak ditemukan karena hilang dan sebagainya, dapat

dimintakan salinannya kepada Pengadilan Agama.

(2) Dalam hal surat bukti yang dimaksud dala ayat (1) tidak dapat diperoleh, maka dapat diajukan

permohonan ke Pengadilan Agama.

Pasal 10

Rujuk hanya dapat dibuktikan dengan kutipan Buku Pendaftaran Rujuk yanh dikeluarkan oleh

Pegawai Pencatat Nikah.

BAB III

PEMINANGAN

Pasal 11

Peminangan dapat langsung dilakukan oleh orang yang berkehendak mencari pasangan jodoh,

tapi dapat pula dilakukan oleh perentara yang dapat dipercaya.

Pasal 12

(1) Peminangan dapat dilakukan terhadap seotrangwanita yang masih perawan atau terhadap janda

yang telah habis masa iddahya.

(2) Wanita yang ditalak suami yang masih berada dalam masa iddah raj”iah, haram dan dilarang

untuk dipinang.

(3) Dilarang juga meminang seorang wanita yang sedang dipinang pria lain, selama pinangan pria

tersebut belum putus atau belaum ada penolakan dan pihak wanita.

(4) Putusnya pinangan untuk pria, karena adanya pernyataan tentang putusnya hubungan pinangan

atau secara diam-diam. Pria yang meminang telah menjauhi dan meninggalkan wanita yang

dipinang.

Pasal 13

(1) Pinangan belum menimbulkan akibat hukum dan para pihak bebas memutuskan hubungan

peminangan.

(2) Kebebasan memutuskan hubungan peminangan dilakukan dengan tata cara yang baik sesuai

dengan tuntunan agar dan kebiasaan setempat, sehingga tetap terbina kerukunan dan saling

menghargai.

BAB IV

RUKUN DAN SYARAT PERKAWINAN

Bagian Kesatu

Rukun

Pasal 14

Untuk melaksanakan perkawinan harus ada :

a. Calon Suami;

b. Calon Isteri;

c. Wali nikah;

d. Dua orang saksi dan;

e. Ijab dan Kabul.

Bagian Kedua

Calon Mempelai

Pasal 15

(1) Untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon

mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam pasal 7 Undang-undang No.1 tahun

1974 yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon isteri sekurangkurangnya

berumur 16 tahun

(2) Bagi calon mempelai yang bgelum mencapai umur 21 tahun harus mendapati izin sebagaimana

yang diatur dalam pasal 6 ayat (2),(3),(4) dan (5) UU No.1 Tahun 1974.

Pasal 16

(1) Perkawinan didasarkan atas persetujuan calon mempelai.

(2) Bentuk persetujuan calon mempelai wanita, dapat berupa pernyataan tegas dan nyata dengan

tulisan, lisan atau isyarat tapi dapat juga berupa diam dalam arti selama tidak ada penolakan yang

tegas.

Pasal 17

(1) Sebelum berlangsungnya perkawinan Pegawai Pencatat Nikah menanyakan lebih dahulu

persetujuan calon mempelai di hadapan dua saksi nikah.

(2) Bila ternyata perkawinan tidak disetujui oleh salah seorang calon mempelai maka perkawinan itu

tidak dapat dilangsungkan.

(3) Bagi calon mempelai yang menderita tuna wicara atau tuna rungu persetujuan dapat dinyatakan

dengan tulisan atau isyarat yang dapat dimengerti.

Pasal 18

Bagi calon suami dan calon isteri yang akan melangsungkan pernikahan tidak terdapat halangan

perkawinan sebagaimana diatur dalam bab VI.

Bagian Ketiga

Wali Nikah

Pasal 19

Wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita

yang bertindak untuk menikahkannya

Pasal 20

(1) Yang bertindak sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam

yakni muslim, aqil dan baligh.

(2) Wali nikah terdiri dari :

a. Wali nasab;

b. Wali hakim.

Pasal 21

(1) Wali nasab terdiri dari empat kelompok dalam urutan kedudukan, kelompok yang satu

didahulukan dan kelompok yang lain sesuai erat tidaknya susunan kekerabatan dengan calon

mempelai wanita.

Pertama, kelompok kerabat laki-laki garis lurus keatas yakni ayah, kakek dari pihak ayah

dan seterusnya.

Kedua, kelompok kerabat saudara laki-laki kandung atau saudara laki-laki seayah, dan

keturunan laki-laki mereka.

Ketiga, kelompok kerabat paman, yakni saudara laki-laki kandung ayah, saudara seayah

dan keturunan laki-laki mereka.

Keempat, kelompok saudara laki-laki kandung kakek, saudara laki-laki seayah dan keturunan

laki-laki mereka.

(2) Apabila dalam satu kelompok wali nikah terdapat beberapa orang yang sama-sama berhak

menjadi wali, maka yang paling berhak menjadi wali ialah yang lebih dekat derajat

kekerabatannya dengan calon mempelai wanita.

(3) Ababila dalamsatu kelompok sama derajat kekerabatan aka yang paling berhak menjadi wali

nikah ialah karabat kandung dari kerabat yang seayah.

(4) Apabila dalam satu kelompok, derajat kekerabatannya sama yakni sama-sama derajat kandung

atau sama-sama dengan kerabat seayah, mereka sama-sama berhak menjadi wali nikah, dengan

mengutamakan yang lebih tua dan memenuhi syarat-syarat wali.

Pasal 22

Apabila wali nikah yang paling berhak, urutannya tidak memenuhi syarat sebagai wali nikah atau

oleh karena wali nikah itu menderita tuna wicara, tuna rungu atau sudah udzur, maka hak menjadi wali

bergeser kepada wali nikah yang lain menurit derajat berikutnya.

Pasal 23

(1) Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak

mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau gaib atau adlal atau

enggan.

(2) Dalam hal wali adlal atau enggan maka wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah

setelah ada putusan pengadilan Agama tentang wali tersebut.

Bagian Keempat

Saksi Nikah

Pasal 24

(1) Saksi dalam perkawinan merupakan rukun pelaksanaan akad nikah.

(2) Setiap perkawinan harus disaksikan oleh dua orang saksi

Pasal 25

Yang dapat ditunjuk menjadi saksi dalam akad nikah ialah seorang laki-laki muslim, adil, aqil

baligh, tidak terganggu ingatan dan tidak tuna rungu atau tuli.

Pasal 26

Saksi harus hadir dan menyaksikan secara langsung akdan nikah serta menandatangani Akta

Nikah pada waktu dan ditempat akad nikah dilangsungkan.

Bagian Kelima

Akad Nikah

Pasal 27

Ijab dan kabul antara wali dan calon mempelai pria harus jelas beruntun dan tidak berselang

waktu.

Pasal 28

Akad nikah dilaksanakan sendiri secara pribadi oleh wali nikah yang bersangkutan. Wali nikah

mewakilkan kepada orang lain.

Pasal 29

(1) Yang berhak mengucapkan kabul ialah calon mempelai pria secara pribadi.

(2) Dalam hal-hal tertentu ucapan kabul nikah dapat diwakilkan kepada pria lain sengan ketentuan

calon mempelai pria memeberi kuasa yang tegas secara tertulis bahwa penerimaan wakil atas

akad nikah itu adalah untuk mempelai pria.

(3) Dalam hal calon mempelai wanita atau wali keberatan calon mempelai pria diwakili,maka akad

nikah tidak boleh dilangsungkan.

BAB V

MAHAR

Pasal 30

Calon mempelai pria wajib membayar mahar kepada calon mempelai wanita yang jumlah, bentuk

dan jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak.

Pasal 31

Penentuan mahar berdasarkan atas kesederhanaan dan kemudahan yang dianjurkan oleh ajaran

Islam.

Pasal 32

Mahar diberikan langsung kepada calon mempelai wanita dan sejak itumenjadi hak pribadinya.

Pasal 33

(1) Penyerahan mahar dilakukan dengan tunai.

(2) Apabila calon mempelai wanita menyetujui, penyerahan mahar boleh ditangguhkan baik untuk

seluruhnya atau sebagian. Mahar yang belumditunaikan penyerahannya menjadi hutangcalon

mempelai pria.

Pasal 34

(1) Kewajiban menyerahkan mahar mahar bukan merupakan rukun dalm perkawinan.

(2) Kelalaian menyebut jenis dan jumalh mahar pada waktu akad nikah, tidak menyebabkan batalnya

perkawinan. Begitu pula halnya dalam keadaan mahar masih terhutang, tidak mengurangi sahnya

perkawinan.

Pasal 35

(1) Suami yang mentalak isterinya qobla al dukhul wajib membayar setengah mahar yang telah

ditentukan dalam akad nikah.

(2) Apabila suami meninggal dunia qobla al dukhul tetapi besarnya mahar belum ditetapkan, maka

sumai wajib membayar mahar mitsil.

Pasal 36

Apabila mahar hilang sebelum diserahkan, mahar itu dapat diganti dengan barang lain yang sama

bentuk dan jenisnya atau dengan barang lain yang sama nilainya atau dengan uang yang senilai

dengan harga barang mahar yang hilang.

Pasal 37

Apabila terjadi selisih pendapat mengenai jenis dan nilai mahar yang ditetapkan,penyelasaian

diajukan ke Pengadilan Agama.

Pasal 38

(1) Apabila mahar yang diserahkan mengandung cacat atau kurang, tetapi calon mempelai tetap

bersedia menerimanya tanpa syarat, penyerahan mahal dianggap lunas.

(2) Apabila isteri menolak untuk menerima mahar karena cacat, suami harus menggantinya dengan

mahar lain yang tidak cacat. Selama Penggantinya belum diserahkan, mahar dianggap masih

belum dibayar.

BAB VI

LARANGAN KAWIN

Pasal 39

Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita disebabkan :

(1) Karena pertalian nasab :

a. dengan seorang wanita yangmelahirkan atau yang menurunkannya atau keturunannya;

b. dengan seorang wanita keturunan ayah atau ibu;

c. dengan seorang wanita saudara yang melahirkannya

(2) Karena pertalian kerabat semenda :

a. dengan seorang wanita yang melahirkan isterinya atau bekas isterinya;

b. dengan seorang wanita bekas isteri orang yang menurunkannya;

c. dengan seorang wanita keturunan isteri atau bekas isterinya, kecuali putusnya hubungan

perkawinan dengan bekas isterinya itu qobla al dukhul;

d. dengan seorang wanita bekas isteri keturunannya.

(3) Karena pertalian sesusuan :

a. dengan wanita yang menyusui dan seterusnya menurut garis lurus ke atas;

b. dengan seorang wanita sesusuan dan seterusnya menurut garis lurus ke bawah;

c. dengan seorang wanita saudara sesusuan, dan kemanakan sesusuan ke bawah;

d. dengan seorang wanita bibi sesusuan dan nenek bibi sesusuan ke atas;

e. dengan anak yang disusui oleh isterinya dan keturunannya.

Pasal 40

Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria denagn seorang wanita karena keadaan

tertentu:

a. karena wanita yang bersangkutan masih terikat satu perkawinan dengan pria lain;

b. seorang wanita yang masih berada dalam masa iddah dengan pria lain;

c. seorang wanita yang tidak beragama islam.

Pasal 41

(1) Seorang pria dilarang memadu isterinya dengan seoarang wanita yang mempunyai hubungan

pertalian nasab atau sesusuan dengan isterinya;

a. saudara kandung, seayah atau seibu atau keturunannya;

b. wanita dengan bibinya atau kemenakannya.

(2) Larangan tersebut pada ayat (1) tetap berlaku meskipun isteri-isterinya telah ditalak raj`i, tetapi

masih dalam masa iddah.

Pasal 42

Seorang pria dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang wanita apabila pria tersebut

sedang mempunyai 4 (empat) orang isteri yang keempat-empatnya masih terikat tali perkawinan atau

masih dalam iddah talak raj`i ataupun salah seorang diantara mereka masih terikat tali perkawinan

sedang yang lainnya dalam masa iddah talak raj`i.

Pasal 43

(1) Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria :

a. dengan seorang wanita bekas isterinya yang ditalak tiga kali;

b. dengan seorang wanita bekas isterinya yang dili`an.

(2) Larangan tersebut pada ayat (1) huruf a. gugur, kalau bekas isteri tadi telah kawin dengan pria

lain, kemudian perkawinan tersebut putus ba`da dukhul dan telah habis masa iddahnya.

Pasal 44

Seorang wanita Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang pria yang tidak

beragama Islam.

BAB VII

PERJANJIAN PERKAWINAN

Pasal 45

Kedua calon mempelai dapat mengadakan perjanjian perkawinan dalam bentuk :

1. Taklik talak dan

2. Perjanjian lain yang tidak bertentangan dengan hukum Islam.

Pasal 46

(1) Isi taklik talak tidak boleh bertentangan dengan hukum Islam.

(2) Apabila keadaan yang diisyaratkan dalam taklik talak betul-betul terjadi kemudian, tidek dengan

sendirinya talak jatuh. Supaya talak sungguh-sungguh jatuh, isteri harus mengajukan

persoalannya

ke pengadilan Agama.

(3) Perjanjian taklik talak bukan salah satu yang wajib diadakan pada setiap perkawinan, akan tetapi

sekali taklik talak sudah diperjanjikan tidak dapat dicabut kembali.

Pasal 47

(1) Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan kedua calon mempelai dapat membuat

perjanjian tertulis yang disahkan Pegawai Pencatat Nikah mengenai kedudukan harta dalam

perkawinan.

(2) Perjanjian tersebut dalam ayat (1) dapat meliputi percampuran harta probadi dan pemisahan harta

pencaharian masing-masing sepanjang hal itu tidak bertentangan dengan Islam.

(3) Di samping ketentuan dalam ayat (1) dan (2) di atas, boleh juga isi perjanjian itu menetapkan

kewenangan masing-masing untuk mengadakan ikatan hipotik atas harta pribadi dan harta

bersama atau harta syarikat.

Pasal 48

(1) Apabila dibuat perjanjian perkawinan mengenai pemisah harta bersama atau harta syarikat, maka

perjanjian tersebut tidak boleh menghilangkan kewajiban suami untuk memenuhi kebutuhan

rumah tangga.

(2) Apabila dibuat perjanjian perkawinan tidak memenuhi ketentuan tersebut pada ayat (1) dianggap

tetap terjadi pemisahan harta bersama atau harta syarikat dengan kewajiban suami menanggung

biaya kebutuhan rumah tangga.

Pasal 49

(1) Perjanjian percampuran harta pribadi dapat meliputi semua harta, baik yang dibawa masingmasing

ke dalam perkawinan maupun yang diperoleh masing-masing selama perkawinan.

(2) Dengan tidak mengurangi ketentuan tersebut pada ayat (1) dapat juga diperjanjikan bahwa

percampuran harta pribadi yang dibawa pada saat perkawinan dilangsungkan, sehingga

percampuran ini tidak meliputi harta pribadi yang diperoleh selama perkawinan atau sebaliknya.

Pasal 50

(1) Perjanjian perkawinan mengenai harta, mengikat kepada para pihak dan pihak ketiga terhitung

mulai

tanggal dilangsungkan perkawinan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah

(2) Perjanjian perkawinan mengenai harta dapat dicabut atas persetujuan bersama suami isteri dan

wajib

mendaftarkannya di Kantor Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan dilangsungkan

(3) sejak pendaftaran tersebut, pencabutan telah mengikat kepada suami isteri tetapi terhadap pihak

ketiga pencabutan baru mengikat sejak tanggal pendaftaran itu diumumkan suami isteri dalam

suatu surat kabar setempat.

(4) Apaila dalam tempo 6 (enam) bulan pengumuman tidak dilakukan yang bersangkutan,

pendaftaran pencabutan dengan sendirinya gugur dan tidak mengikat kepada pihak ketiga.

(5) Pencabutan perjanjian perkawinan mengenai harta tidak boleh merugikan perjanjian y7ang telah

diperbuat sebelumnya dengan pihak ketiga.

Pasal 51

Pelanggaran atas perjanjian perkawinan memeberihak kepada isteri untuk memeinta pembatalan

nikah atau mengajukannya. Sebagai alasan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama.

Pasal 52

Pada saat dilangsungkan perkawinan dengan isteri kedua, ketiga dan keempat, boleh

doiperjanjikan mengenai tempat kediaman, waktu giliran dan biaya rumah tangga bagi isteri yang akan

dinikahinya itu.

BAB VIII

KAWIN HAMIL

Pasal 53

(1) Seorang wanita hamil di luar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya.

(2) Perkawinan dengan wanita hamil yang disebut pada ayat (1) dapat dialngsungkan tanpa

menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya.

(3) Dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan perkawinan ulang

setelah anak yang dikandung lahir.

Pasal 54

(1) Selama seseorang masih dalam keadaan ihram, tidak boleh melangsungkan perkawinan dan juga

boleh bertindak sebagai wali nikah.

(2) Apabila terjadi perkawinan dalam keadaan ihram, atau wali nikahnya masih berada dalam ihram

perkawinannya tidak sah.

BAB IX

BERISTERI LEBIH SATU ORANG

Pasal 55

(1) Beristeri lebih satu orang pada waktu bersamaan, terbatas hanya sampai empat isteri.

(2) Syarat utaama beristeri lebih dari seorang, suami harus mampu berlaku adil terhadap ister-isteri

dan anak-anaknya.

(3) Apabila syarat utama yang disebut pada ayat (2) tidak mungkin dipenuhi, suami dilarang beristeri

dari seorang.

Pasal 56

(1) Suami yang hendak beristeri lebih dari satu orang harus mendapat izin dari Pengadilan Agama.

(2) Pengajuan permohonan Izin dimaksud pada ayat (1) dilakukan menurut pada tata cara

sebagaimana diatur dalam Bab.VIII Peraturan Pemeritah No.9 Tahun 1975.

(3) Perkawinan yang dilakukan dengan isteri kedua, ketiga atau keempat tanpa izin dari Pengadilan

Agama, tidak mempunyai kekuatan hukum.

Pasal 57

Pengadilan Agama hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristeri lebih dari

seorang apabila :

a. isteri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai isteri;

b. isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;

c. isteri tidak dapat melahirkan keturunan.

Pasal 58

(1) Selain syarat utama yang disebut pada pasal 55 ayat (2) maka untuk memperoleh izin pengadilan

Agama, harus pula dipenuhi syarat-syarat yang ditentukan pada pasal 5 Undang-Undang No.1

Tahun 1974 yaitu :

a. adanya pesetujuan isteri;

b. adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup ister-isteri dan anak-anak

mereka.

(2) Dengan tidak mengurangi ketentuan pasal 41 huruf b Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975,

persetujuan isteri atau isteri-isteri dapat diberikan secara tertulis atau denganlisan, tetapi sekalipun

telah ada persetujuan tertulis, persetujuan ini dipertegas dengan persetujuan lisan isteri pada

sidang Pengadilan Agama.

(3) Persetujuan dimaksud pada ayat (1) huruf a tidak diperlukan bagi seorang suami apabila isteri atau

isteri-isterinya tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam

perjanjian atau apabila tidak ada kabar dari isteri atau isteri-isterinyasekurang-kurangnya 2 tahun

atau karena sebab lain yang perlu mendapat penilaian Hakim.

Pasal 59

Dalam hal istri tidak mau memberikan persetujuan, dan permohonan izin untuk beristeri lebih dari

satu orang berdasarkan atas salh satu alasan yang diatur dalam pasal 55 ayat (2) dan 57, Pengadilan

Agama dapat menetapkan tenyang pemberian izin setelah memeriksa dan mendengar isteri yang

bersangkutan di persidangan Pengadilan Agama, dan terhadap penetapan ini isteri atau suami dapat

mengajukan banding atau kasasi.

BAB X

PENCEGAHAN PERKAWINAN

Pasal 60

(1) Pencegahan perkawinan bertujuan untuk menghindari suatu perkawinan yang dilarang hukum

Islam dan Peraturan Perundang-undangan.

(2) Pencegahan perkawinan dapat dilakukan bila calon suami atau calon isteri yang akan

melangsungkan perkawinan tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan

menurut hukum Islam dan peraturan Perundang-undangan.

Pasal 61

Tidak sekufu tidak dapat dijadikan alasan untuk mencegah perkawinan, kecuali tidak sekufu

karena perbedaan agama atau ikhtilaafu al dien.

Pasal 62

(1) Yang dapat mencegah perkawinan ialah para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dan

lurus ke bawah, saudar, wali nikah, wali pengampu dari salah seorang calon mempelai dan

pihak-pihak yang bersangkutan

(2) Ayah kandung yang tidak penah melaksankan fungsinya sebagai kepala keluarga tidak gugur hak

kewaliannya unuk mencegah perkawinan yang akna dilakukan oleh wali nikah yang lain.

Pasal 63

Pencegahan perkawinan dapat dilakukan oleh suami atau isteri yang masih terikat dalam

perkawinan dalam perkawinan dengan salah seorang calon isteri atau calon suami yang akan

melangsungkan perkawinan.

Pasal 64

Pejabat yang ditunjuk untuk mengawasi perkawinan berkewajiban mencegah perkawinan bila

rukun dan syarat perkawinan tidak terpenuhi.

Pasal 65

(1) Pencegahan perkawinan diajukan kepada Pengadilan Agama dalam daerah Hukum di mana

perkawinan akan dilangsungkan dengan memberitahukan juga kepada Pegawai Pencatat Nikah.

(2) Kepada calon-calon mempelai diberitahukan mengenai permohonan pencegahan perkawinan

dimaksud dalam ayat (1) oleh Pegawai Pencatat Nikah.

Pasal 66

Perkawinan tidak dapat dilangsungkan apabila pencegahan belum dicabut.

Pasal 67

Pencegahan perkawinan dapat dicabut dengan menarik kembali permohonan pencegahan pada

Pengadilan Agama oleh yang mencegah atau denganputusan Pengadilan Agama.

Pasal 68

Pegawai Pencatat Nikah tidak diperbolehkan melangsungkan atau membantu melangsungkan

perkawinan bila ia mengetahui adanya pelanggaran dari ketentuan pasal 7 ayat (1), pasal 8, pasal 9,

pasal 10 atau pasal 12 Undang-undang No.1 Tahun 1974 meskipun tidak ada pencegahan

perkawinan.

Pasal 69

(1) Apabila pencatat Nikah berpendapat bahwa terhadap perkawinan tersebut ada larangan menurut

Undang-undanf No.1 Tahun 1974 maka ia akan menolak melangsungkan perkawinan.

(2) Dalam hal penolakan, maka permintaan salah satu pihak yang ingin melangsungkan perkawinan

oleh Pegawai Pencatat Nikah akan diberikan suatu keterangan tertulis dari penolakan tersebut

disertai dengan alasan-alasan penolakannya.

(3) Para pihak yang perkawinannya ditolak berjak mengajukan permohonan kepada Pengadilan

Agama dalam wilayah mana Pegawai Pencatat Nikah yang mengadakan penolakan

berkedudukan untuk memberikan keputusan, dengan menyerahkan surat keterangan penolakan

tersebut diatas.

(4) Pengadilan Agama akan memeriksa perkaranya dengan acara singkat dan akan memebrikan

ketetapan, apabila akan menguatkan penolakan tersebut ataukah memerintahkan agar supaya

perkawinan dilangsungkan.

(5) Ketetapan ini hilang kekuatannya, jika rintangan-rintangan yang mengakibatkan penolakan

tersebut hilang dan para pihak yang ingin kawin dapat mengulangi pemberitahuan tentang

maksud mereka.

BAB XI

BATALNYA PERKAWINAN

Pasal 70

Perkawinan batal apabila :

a. Suami melakukan perkawinan, sedang ia tidak berhak melakukan akad nikah karena sudah

mempunyai empat orang isteri sekalipun salah satu dari keempat isterinya dalam iddah talak raj`i;

b. seseorang menikah bekas isterinya yang telah dili`annya;

c. seseorang menikah bekas isterinya yang pernah dijatuhi tiga kali talak olehnya, kecuali bila bekas

isteri tersebut pernah menikah dengan pria lain kemudian bercerai lagi ba`da al dukhul dan pria

tersebut dan telah habis masa iddahnya;

d. perkawinan dilakukan antara dua orang yang mempunyai hubungan darah; semenda dan

sesusuan sampai derajat tertentu yang menghalangi perkawinan menurut pasal 8 Undang-undang

No.1 Tahun 1974, yaitu :

1. berhubungan darah dalam garis keturunan lurus kebawah ataukeatas.

2. berhubugan darah dalam garis keturunan menyimpang yaitu antara saudara, antara seorang

dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya.

3. berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu atau ayah tiri.

4. berhubungan sesusuan, yaitu orng tua sesusuan, anak sesusuan dan bibi atau paman

sesusuan.

e. isteri adalah saudara kandung atau sebagai bibi atau kemenakan dan isteri atau isteri-isterinya.

Pasal 71

Suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila:

a. seorang suami melakukan poligami tanpa izin Pengadilan Agama;

b. perempuan yang dikawini ternyata kemudian diketahui masih menjadi isteri pria lain yang mafqud.

c. perempuan yang dikawini ternyata masih dalam iddah dan suami lain;

d. perkawinan yang melanggar batas umur perkawinan sebagaimana ditetapkan dalam pasal 7

Undang-undang-undang No.1. tahun 1974;

e. perkawinan dilangsungkan tanpa wali atau dilaksanakan oleh wali yang tidak berhak;

f. perkawinan yang dilaksanakan dengan paksaan.

Pasal 72

(1) Seorang suami atau isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila

perkawinan dilangsungkan dibawah ancaman yang melanggar hukum.

(2) Seorang suami atau isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila pada

waktu berlangsungnya perkawinan terjadi penipuan atau salah sangka mengenai diri suami atau

isteri

(3) Apabila ancaman telah berhenti, atau yang bersalah sangka itu menyadari keadaanya dan dalam

jangka waktu 6 (enam) bulan setelah itu masih tetap hidup sebagai suami isteri, dan tidak dapat

menggunakan haknya untuk mengajukan permohonan pembatalan, maka haknya gugur.

Pasal 73

Yang dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan adalah :

a. para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dan ke bawah dari suami atauisteri;

b. Suami atau isteri;

c. Pejabat yang berwenang mengawasi pelaksanaan perkawinan menurut Undang-undang.

d. para pihak yang berkepentingan yang mengetahui adanya cacat dalam rukun dan syarat

perkawinan menurut hukum Islam dan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana tersebut

dalam pasal 67.

Pasal 74

(1) Permohonan pembatalan perkawinan dapat diajukan kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi

tempat tinggal suami atau isteri atau perkawinan dilangsungkan.

(2) Batalnya suatu perkawinan dimulai setelah putusan pengadilan Agama mempunyai kekuatan

hukum yang tetap dan berlaku sejak saat berlangsungnya perkawinan.

Pasal 75

Keputusan pembatalan perkawinan tidak berlaku surut terhadap :

a. perkawinan yang batal karena salah satu sumaiatau isteri murtad;

b. anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut;

c. pihak ketiga sepanjang mereka memperoleh hak-hak dengan ber`itikad baik, sebelum keputusan

pembatalan perkawinan kekutan hukum yang tetap.

Pasal 76

Batalnya suatu perkawinan tidak akan memutuskan hubungan hukum antara anak dengan orang

tuanya.

BAB XII

HAK DAN KEWJIBAN SUAMI ISTERI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 77

(1) Suami isteri memikul kewjiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah,

mawaddah dan rahmah yang menjadi sendi dasar dan susunan masyarakat

(2) Suami isteri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir

bathin yang satui kepada yang lain;

(3) Suami isteri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik

mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya;

(4) suami isteri wajib memelihara kehormatannya;

(5) jika suami atau isteri melalaikan kewjibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada

Pengadilan Agama

Pasal 78

(1) Suami isteri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap.

(2) Rumah kediaman yang dimaksud dalam ayat (1), ditentulan oleh suami isteri bersama.

Bagian Kedua

Kedudukan Suami Isteri

Pasal 79

(1) Suami adalah kepala keluarga dan isteri ibu rumah tangga.

(2) Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan

rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.

(3) masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.

Bagian Ketiga

Kewajiban Suami

Pasal 80

(1) Suami adalah pembimbing, terhadap isteri dan rumah tangganya, akan tetap mengenai hal-hal

urusan rumah tangga yang penting-penting diputuskan oleh sumai isteri bersama.

(2) Suami wajib melidungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah

tangga sesuai dengan kemampuannya

(3) Suami wajib memberikan pendidikan agama kepada isterinya dan memberi kesempatan belajar

pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa.

(4) sesuai dengan penghasislannya suami menanggung :

a. nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi isteri;

b. biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak;

c. biaya pendididkan bagi anak.

(5) Kewajiban suami terhadap isterinya seperti tersebut pada ayat (4) huruf a dan b di atas mulai

berlaku sesudah ada tamkin sempurna dari isterinya.

(6) Isteri dapat membebaskan suaminya dari kewajiban terhadap dirinya sebagaimana tersebut pada

ayat (4) huruf a dan b.

(7) Kewajiban suami sebagaimana dimaksud ayat (5) gugur apabila isteri nusyuz.

Bagian Keempat

Tempat Kediaman

Pasal 81

(1) Suami wajib menyediakan tempat kediaman bagi isteri dan anak-anaknya atau bekas isteri yang

masih dalam iddah.

(2) Tempat kediaman adalah tempat tinggal yang layak untuk isteri selama dalam ikatan perkawinan,

atau dalam iddah talak atau iddah wafat.

(3) Tempat kediaman disediakan untuk melindungi isteri dan anak-anaknya dari gangguan pihak lain,

sehingga mereka merasa aman dan tenteram. Tempat kediaman juga berfungsi sebagai tempat

menyimpan harta kekayaan, sebagai tempat menata dan mengatur alat-alat rumah tangga.

(4) Suami wajib melengkapi tempat kediaman sesuai dengan kemampuannya serta disesuaikan

dengan keadaan lingkungan tempat tinggalnya, baik berupa alat perlengkapan rumah tangga

maupun sarana penunjang lainnya.

Bagian Kelima

Kewajiban Suami yang Beristeri Lebih Dan Seorang

Pasal 82

(1) Suami yang mempunyai isteri lebih dari seorang berkewajiban memberikan tempat tiggaldan

biaya hidup kepada masing-masing isteri secara berimbang menurut besar kecilnya jumlah

keluarga yang ditanggung masing-masing isteri, kecuali jika ada perjanjian perkawinan.

(2) Dalam hal para isteri rela dan ihlas, suami dapat menempatkan isterinya dalam satu tempat

kediaman.

Bagian Keenam

Kewajiban Isteri

Pasal 83

(1) Kewajibn utama bagi seoarang isteri ialah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam yang

dibenarkan oleh hukum islam.

(2) Isteri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaikbaiknya.

Pasal 84

(1) Isteri dapat dianggap nusyuz jika ia tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana

dimaksud dalam pasal 83 ayat (1) kecuali dengan alasan yang sah

(2) Selama isteri dalam nusyuz, kewajiban suami terhadap isterinya tersebut pada pasal 80 ayat (4)

huruf a dan b tidak berlaku kecuali hal-hal untuk kepentingan anaknya.

(3) Kewajiban suami tersebut pada ayat (2) di atas berlaku kembali sesuadah isteri nusyuz

(4) Ketentuan tentang ada atau tidak adanya nusyuz dari isteri harus didasarkan atas bukti yang sah.

BAB XIII

HARTA KEKAYAAN DALAM PERKAWINAN

Pasal 85

Adanya harta bersama dalam perkawinan itu tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masingmasing

suami atau isteri.

Pasal 86

(1) Pada dasarnya tidak ada percampuran antara harta suami dan harta isteri karena perkawinan.

(2) Harta isteri tetap menjadi hak isteri dan dikuasi penuh olehnya, demikian juga harta suami tetap

menjadi hak suami dan dikuasi penuh olehnya.

Pasal 87

(1) Harta bawaan masing-masing suami dan isteri dan harta yang diperoleh masing-masing sebagai

hasiah atau warisan adalah dibawah penguasaan masing-masing, sepanjang para pihak tidak

menentukan lain dalam perjanjian perkawinan.

(2) Suami dan isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum atas harta

masing-masing berupa hibah, hadiah, sodaqah atau lainnya.

Pasal 88

Apabila terjadi perselisihan antara suami isteri tentang harta bersama, maka penyelesaian

perselisihan itu diajukan kepada Pengadilan Agama.

Pasal 89

Suami bertanggung jawab menjaga harta bersama, harta isteri maupun harta sendiri.

Pasal 90

Isteri turut bertanggung jawab menjaga harta bersama maupun harta suami yang ada padanya.

Pasal 91

(1) Harta bersama sebagaimana tersebut dalam pasal 85 di atas dapat berupa benda berwujud atau

tidak berwujud.

(2) Harta bersaa yang berwujud dapat meliputi benda tidak bergerak, benda bergerak dan surat-surat

berharga.

(3) Harta bersama yang tidak berwujug dapat berupa hak maupun kewajiban.

(4) Harta bersama dapat dijadikan sebagai barang jaminan oleh salah satu pihak atas persetujuan

pihak lainnya.

Pasal 92

Suami atau isteri tanpa persetujuan pihak lain tidak diperbolehkan menjual atau memindahkan

harta bersama.

Pasal 93

1. Pertanggungjawaban terhadap hutang suami atau isteri dibebankan pada hartanya masing-masing.

2. Pertanggungjawaban terhadap hutang yang dilakukan untuk kepentingan keluarga, dibebankan

kepada harta bersama.

3. Bila harta bersama tidak mencukupi, dibebankan kepada harta suami.

4. Bila harta suami tidak ada atau mencukupi dibebankan kepada harta isteri

Pasal 94

1. Harta bersama dari perkawinan seorang suami yang mempunyai isteri lebih dari seorang,masingmasing

terpisah dan berdiri sendiri.

2. Pemilikan harta bersama dari perkawinan seorang suami yang mempunyai isteri lebih dari seorang

sebagaimana tersebut ayat (1), dihitung pada saat berlangsungnya akad perkawinan yang kedua,

ketiga atau keempat.

Pasal 95

1. Dengan tidak mengurangi ketentuan pasal 24 ayat (2) huruf c Peraturan Pemerintah No.9 tahun

1975 dan pasal 136 untuk meletakkan sita jaminan atas harta bersama tanpa adanya

permohonan gugatan cerai, apabila salah satu melakukan perbuatan yang merugikan dan

membahayakan harta bersama seperti judi, mabuk, boros, dan sebagainya.

2. Selama masa sita dapat dikakukan penjualan atas harta bersama untuk keperluan keluarga

dengan izin Pengadilan Agama.

Pasal 96

1. Apabila terjadi cerai mati, maka separuh harta bersama menjadi hak pasangan yang hidup lebih

lama,.

2. Pembangian harta bersama bagi seorang suami atau isteri yang isteri atau suaminya hutang

harus ditangguhkan sampai adanya kepastian matinya yang hakiki atau matinya secara hukum

atas dasar putusan Pengadilan Agama.

Pasal 97

Janda atau duda cerai masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak

ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan.

BAB XIV

PEMELIHARAAN ANAK

Pasal 98

(1) Batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun, sepanjang anak

tersebut tidak bercacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan.

(2) Orang tuanya mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar

Pengadilan.

3. Pengadilan Agama dapat menunjuk salah seorang kerabat terdekat yang mampu menunaikan

kewajiban trsebut apabila kedua orang tuanya tidak mampu.

Pasal 99

Anak yang sah adalah :

a. anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah;

b. hasil perbuatan suami isteri yang sah diluar rahim dan dilahirkan oleh isteri tersebut.

Pasal 100

Anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan

keluarga ibunya.

Pasal 101

Seorang suami yang mengingkari sahnya anak, sedang isteri tidak menyangkalnya, dapat

meneguhkan pengingkarannya dengan li`an.

Pasal 102

(1) Suami yang akan mengingkari seorang anak yang lahir dari isterinya, mengajukan gugatan

kepada Pengadilan Agama dalam jangka waktu 180 hari sesudah hari lahirnya atau 360 hari

sesudah putusnya perkawinan atau setelah suami itu mengetahui bahwa istrinya melahirkan anak

dan berada di tempat yang memungkinkan dia mengajukan perkaranya kepada Pengadilan

Agama.

(2) Pengingkaran yang diajukansesudah lampau waktu terebut tidak dapat diterima

Pasal 103

(1) Asal usul seorang anak hannya dapat dibuktiakn dengan akta kelahiran atau alat bukti lainnya.

(2) Bila akta kelahiram alat buktilainnya tersebut dalam ayat (1) tidak ada, maka Pengadilan Agama

dapat mengeluarkan penetapan tentang asal usul seorang anak setelah mengadakan

pemeriksaan yang teliti berdasarkan bukti bukti yang sah.

(3) Atas dasar ketetetapan pengadilan Agama tersebut ayat (2), maka instansi Pencatat Kelahiran

yang ada dalam daerah hukum Pengadilan Agama trwebut mengeluarkan akta kelahiran bagi

anak yang bersangkutan.

Pasal 104

(1) Semua biaya penyusuan anak dipertanggungkawabkan kepada ayahnya. Apabila ayahya stelah

meninggal dunia, maka biaya penyusuan dibebankan kepada orang yang berkewajiban memberi

nafkah kepada ayahnya atau walinya.

(2) Penyusuan dilakukan untuk paling lama dua tahun, dan dapat dilakukan penyapihan dalam masa

kurang dua tahun dengan persetujuan ayah dan ibunya.

Pasal 105

Dalam hal terjadinya perceraian :

a. Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;

b. Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah

atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaanya;

c. biaya pemeliharaanditanggung olehayahnya.

Pasal 106

(1) Orang tua berkewajiban merawat dan mengembangkan harta anaknya yang belum dewasa atau

dibawah pengampunan, dan tidak diperbolehkan memindahkan atau menggadaikannya kecuali

karena keperluan yang mendesak jika kepentingan dan keslamatan anak itu menghendaki atau

suatu kenyataan yang tidak dapat dihindarkan lagi.

(2) Orang tua bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan karena kesalahan dan kelalaian dari

kewajiban tersebut pada ayat (1).

BAB XV

PERWALIAN

Pasal 107

(1) Perwalian hanya terhadap anak yang belum mencapai umur 21 tahun dan atau belum pernah

melangsungkan perkawinan.

(2) Perwalian meliputi perwalian terhadap diri dan harta kekayaanya.

(3) Bila wali tidak mampu berbuat atau lalai melaksanakan tugas perwaliannya, maka pengadilan

Agama dapat menunjuk salah seorang kerabat untukbertindak sebagai wali atas permohonan

kerabat tersebut.

(4) Wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau oranglain yang sudah dewasa,

berpiiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik, atau badan hukum.

Pasal 108

Orang tua dapat mewasiatkan kepada seseorang atau badan hukum untuk melakukan perwalian

atas diri dan kekayaan anak atau anak-anaknya sesudah ia meninggal dunia.

Pasal 109

Pengadilan Agama dapat mencabut hak perwalian seseorang atau badan hukum dan

menindahkannya kepada pihak lain atas permohonan kerabatbya bila wali tersebut pemabuk, penjudi,

pemboros,gila dan atau melalaikan atau menyalah gunakan hak dan wewenangnya sebagai wali demi

kepentingan orang yang berada di bawah perwaliannya.

Pasal 110

(1) Wali berkewajiban mengurus diri dan harta orang yang berada di bawah perwaliannya dengan

sebaik-baiknya dan berkewajiban memberikan bimbingan agama, pendidikan dan keterampilan

lainnya untuk masa depan orang yang berada di bawah perwaliannya.

(2) Wali dilarang mengikatkan, membebanni dan mengasingkan harta orang yang berada dibawah

perwaliannya, kecuali bila perbuatan tersebut menguntungkan bagi orang yang berada di bawah

perwaliannya yang tidak dapat dihindarkan.

(3) Wali bertanggung jawab terhadap harta orang yang berada di bawah perwaliannya, dan

mengganti kerugian yang timbul sebagai akibat kesalahan atau kelalaiannya.

(4) Dengan tidak mengurangi kententuan yang diatur dalam pasal 51 ayat (4) Undang-undang No.1

tahun 1974, pertanggungjawaban wali tersebut ayat (3) harus dibuktikan dengan pembukuan yang

ditutup tiap satu tahun satu kali.

Pasal 111

(1) Wali berkewajiban menyerahkan seluruh harta orang yang berada di bawah perwaliannya, bila

yang bersangkutan telah mencapai umur 21 tahun atau telah menikah.

(2) Apabila perwalian telah berakhir, maka Pengadilan Agama berwenang mengadili perselisihan

antara wali dan orang yang berada di bawah perwaliannya tentang harta yang diserahkan

kepadanya.

Pasal 112

Wali dapat mempergunakan harta orang yang berada di bawah perwaliannya, sepanjang

diperlukan untuk kepentingannya menurut kepatutan atau bil ma`ruf kalau wali fakir.

BAB XVI

PUTUSNYA PERKAWINAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 113

Perkawinan dapat putus karena :

a. Kematian,

b. Perceraian, dan

c. atas putusan Pengadilan.

Pasal 114

Putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak atau

berdasarkan gugatan perceraian.

Pasal 115

Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama

tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.

Pasal 116

Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

a. salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang

sukar disembuhkan;

b. salah satu pihak mninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain

dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;

c. salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat

setelah perkawinan berlangsung;

d. salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;

e. sakah satu pihak mendapat cacat badab atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan

kewajibannya sebagai suami atau isteri;

f. antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada

harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

g. Suami menlanggar taklik talak;

k. peralihan agama tau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidak rukunan dalam rumah tangga.

Pasal 117

Talak adalah ikrar suami di hadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab

putusnya perkawinan, dengan cara sebagaimana dimaksud dalam pasal 129, 130, dan 131.

Pasal 118

Talak Raj`I adalah talak kesatu atau kedua, dimana suami berhak rujujk selamaisteri dalam masa

iddah.

Pasal 119

1. talak Ba`in Shughraa adalah talak yang tidak boleh dirujuk tapi boleh akad nikah baru dengan

bekas suaminya meskipun dalam iddah.

2. Talak Ba`in Shughraa sebagaimana tersebut pada ayat (1) adalah :

a. talak yang terjadi qabla al dukhul;

b. talak dengan tebusan atahu khuluk;

c. talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama.

Pasal 120

Talak Ba`in Kubraa adalah talak y6ang terjadi untuk ketiga kalinya. Talak jenis ini tidak dapat dirujuk

dan tidak dapat dinikahkan kembali, kecuali apabila pernikahan itu dilakukan setelah bekas isteri,

menikah degan orang lain dan kemudian terjadi perceraian ba`da al dukhul dan hadis masa iddahnya.

Pasal 121

Talak sunny adalah talak yang dibolehkan yaitu talak yang dijatuhkan terhadap isteri yang sedang suci

dan tidak dicampuri dalam waktu suci tersebut.

Pasal 122

Talak bid`I adalahtalak yang dilarang, yaitu talak yang dijatuhkan pada waktu isteri dalam keadaan

haid atau isteri dalam keadaan suci tapi sudah dicampuri pada waktu suci tersebut.

Pasal 123

Perceraian itu terjadi terhitung pada saat perceraian itu dinyatakan di depan sidang pengadilan

Pasal 125

Li`an menyebabkan putusnya perkawinan antara suami isteri untuk selama-lamnya.

Pasal 126

Li`an terjadi karena suami menuduh isteri berbuat zinah dan atau mengingkari anak dalam kandungan

atau yang sudah lahir dari isterinya, sedangkan isteri menolak tuduhan dan atau pengingkaran

tersebut.

Pasal 127

Tata cara li`an diatur sebagai berikut :

a. Suami bersumpah empat kali dengan kata tuduhan zina dan atau pengingkaran anak tersebut

diikuti sumpah kelima dengan kata-kata “laknat Allah atas dirinya apabila tuduhan dan atau

pengingkaran tersebut dusta”

b. Isteri menolak tuduhan dan atau pengingkaran gtersebut dengan sumpah empat kali dengan kata

“tuduhan dan atau pengingkaran tersebut tidak benar”, diikuti sumpah kelima dengan kata-kata

murka Allah atas dirinya :tuduhan dan atau pengingkaran tersebut benar”;

c. tata cara pada huruf a dan huruf b tersebut merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan;

d. apabila tata cara huruf a tidak diikuti dengan tata cara huruf b, maka dianggap tidak terjadi li`an.

Pasal 128

Li`an hanya sah apabila dilakukann di hadapan sidang Pengadilan Agama.

Bagian Kedua

Tata Cara Perceraian

Pasal 129

Seorang suami yang akan menjatuhkan talak kepada isterinya mengajukan permohonan baik lisan

maupun tertulis kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal isteri disertai dengan

alasan serta meminta agar diadakan sidang untuk keperluan itu.

Pasal 130

Pengadilan Agama dapat mengabulkan atau menolak permohonan tersebut, dan terhadap keputusan

tersebut dapat diminta upaya hukum banding dan kasasi

Pasal 131

1. Pengadilan agama yang bersangkutan mempelajari permohonan dimaksud pasal 129 dan dalam

waktu selambat-lambatnya tiga puluh hari memanggil pemohon dan isterinya untuk meminta

penjelasan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan maksud menjatuhkan talak.

2. Setelah Pengadilan Agama tidak berhasil menashati kedua belah pihak danternyata cukup alasan

untuk menjatuhkan talak serta yang bersangkutan tidak mungkin lagihidup rukun dalamrumah

tangga, pengadilan Agama menjatuhkan keputusannya tentang izin bagi suami untuk

mengikrarkan talak.

3. Setelah keputusannya mempunyai kekeutan hukum tetap suami mengikrarkan talaknya disepan

sidang Pengadilan Agama, dihadiri oleh isteri atau kuasanya.

4. Bila suami tidak mengucapkan ikrar talak dalam tempo 6 (enam) bulah terhitung sejak putusan

Pengadilan Agama tentang izin ikrar talak baginya mempunyai kekuatanhukum yang tetap maka

hak suami untuk mengikrarkan talak gugur dan ikatan perkawinan yant tetap utuh.

5. Setelah sidang penyaksian ikrar talak Pengadilan Agama membuat penetapan tentang terjadinya

Talak rangkap empat yang merupakan bjukti perceraian baki bekas suami dan isteri.

Helai pertama beserta surat ikrar talak dikirimkan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang

mewilayahi tempat tinggal suami untuk diadakan pencatatan, helai kedua dan ketiga masingmasing

diberikan kepada suami isteri dan helai keempat disimpan oleh Pengadilan Agama

Pasal 132

1. Gugatan perceraian diajukan oleh isteri atau kuasanya pada Pengadilan Agama,. Yang daerah

hukumnya mewilayahi tempat tinggal penggugat kecuali isteri meninggalkan tempat kediaman

bersama tanpa izin suami.

2. Dalam hal tergugat bertempat kediaman diluar negeri, Ketua Pengadilan Agama memberitahukan

gugatan tersebut kepada tergugat melalui perwakilan Republik Indonesia setempat.

Pasal 133

1. Gugatan perceraian karena alasan tersebut dalam pasal 116 huruf b, dapat diajukan setelah

lampau 2 (dua) tahun terhitung sejak tergugat meninggalkan gugatan meninggalkan rumah.

2. Gugatan dapat diterima apabila tergugat menyatakan atau menunjukkan sikap tidak mau lagi

kembali ke rumah kediaman besama.

Pasal 134

Gugatan perceraian karena alasan tersebut dalam pasal 116 huruf f, dapat diterima apabila telah

cukup jelas bagi Pengadilan Agama mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan

setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami isteri tersebut.

Pasal 135

Gugatan perceraraian karena alsan suami mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau

hukuman yang lebih berat sebagai dimaksud dalam pasal 116 huruf c, maka untuk mendapatkan

putusan perceraian sebagai bukti penggugat cukup menyapaikan salinan putusan Pengadilan yang

memutuskan perkara disertai keterangan yang menyatakan bahwa putusan itu telah mempunyai

kekuatan hukum yang tetap.

Pasal 136

1. Selama berlangsungya gugatan perceraian atas permohonan penggugat atau tergugat

berdasarkan pertimbangan bahaya yang mingkin ditimbulkan, Penghadilan Agama dapat

mengizinkan suami isteri tersebut untuk tidak tinggal dalam satu rumah.

2. Selama berlangsungnya gugatan perceraian atas permohonan penggugat atau tergugat,

Pengadilan Agama dapat :

a. menentukan nafkah yang harus ditanggung oleh suami;

b. menentukan hal-hal yang perlu untuk menjamin terpeliharanya barang-barang yang menjadi

hak bersama suami isteri atau barang-barang yang menjadi hak suami atau barang-barang

yang menjadi hak isteri

Pasal 137

Gugatan perceraian gugur apabila suami atau isteri meninggal sebelum adanya putusan pengadilan

Agama mengenai gugatan perceraian itu.

Pasal 138

1. Apabila tempat kediaman tergugat tidak jelas atau tergugat tidak mempunyai tempat kediaman

yang tetap, panggilan dilakukan dengan cara menempelkan gugatanpada papan pengumuman di

Pengadilan Agama dan mengumumkannya melalui satu atau bebrapa surat kabar atau mass

media lain yang ditetapkan oleh Pengadilan Agama.

2. Pengumuman melalui surat kabar atau surat-siurat kabar atau mass media tersebut ayat (1)

dilakukan sebanyak 2 (dua) kali dengan tenggang waktu satu bulan antara pengumuman pertama

dan kedua

3. Tenggang dwaktu antara penggilan terakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan

persidangan ditetapkan sejurang-kurangnya 3 (tiga) bulan.

4. Dalam hal sudah dilakukan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan tergugat atau kuasanya

tetap tidak hadir, gugatan diterima tanpa hadirnya tergugat, kecuali apabila gugatan itu tanpa hak

atau tidak beralasan.

Pasal 140

Apabila tergugat berada dalam keadaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 132 ayat (2),

panggilandisampaikan melalui perwakilan Republik Indonesia setempat

Pasal 141

1. Pemeriksaan gugatan perceraian dilakukan oleh hakim selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari

setelah diterimanya berkas atau surat gugatan perceraian

2. Dalam menetapkan waktu sidang gugatan perceraian perlu diperhatian tenyang waktu

pemanggilan dan diterimanya panggilan tersebut oleh penggugat maupun tergugat atau kuasa

meeka.

3. Apabila tergughat berada dalam keadaan seperti tersebut dalam pasal 116 huruf b, sidang

pemeriksaan gugatan perceraian ditetapkan sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan terhitung sejak

dimasukkanya gugatan perceraian pada Kepaniteraan Pengadilan Agama.

Pasal 142

1. Pada sidang pemeriksaan gugatan perceraian, suami isteri datang sendiri atau mewakilkan

kepada kuasanya.

2. Dalam hal suami atau isteri mewakilkan, untuk kepentingan pemeriksaan Hakim dapat

memerintahkan yang bersangkutan untuk hadir sendiri.

Pasal 143

1. Dalam pemeriksaan gugatan perceraian Hakim berusaha mendamaikan kedua belah pihak.

2. Selama perkara belum diputuskan usaha mendamaikan dapat dilakukan pada setiap sidang

pemeriksaan.

Pasal 144

Apabila terjadi pedamaian, maka tidak dapat diajukan gugatan perceraian baru berdasarkan

alasan atau alasan-alasan yang ada sebelum perdamaian dan telah diketahui oleh penggugat pada

waktu dicapainya perdamaian.

Pasal 145

Apabila tidak dicapai perdamaian, pemeriksaan gugatan perceraian dilakukan dalam sidang

tertutup.

Pasal 146

(1) Putusan mengenai gugatan perceraian dilakukan dalam sidang terbuka.

(2) Suatu perceraian dianggap terjadi beserta akibat-akibatnya terhitung sejak jatuhnya putusan

Pengadilan Agama yang telah mempuntai kekuatan hukum yang tetap

Pasal 147

(1) Setelah perkara perceraian itu diputuskan, aka panitera Pengadilan Agama menyampaikan

salinan surat putusan tersebut kepada suami isteri atau kuasanya dengan menarik Kutipan Akta

Nikah dari masing-masing yang bersangkutan.

(2) Panitera Pengadilan Agama berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan

Agama yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap tanpa bermaterai kepadaPegawai

Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal isteri untuk diadakan pencatatan.

(3) Panitera Pengadilan Agama mengirimkan surat Keterngan kepada masing-masing suami isteri

atau kuasanya bahwa putusan tersebut ayat (1) telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan

merupakan bukti perceraian bagi suami dan bekas istri.

(4) Panitera Pengadilan Agama membuat catatan dalam ruang yang tesedia pada Kutipan Akta Nikah

yang bersangkutan bahwa mereka telah bercerai.

Catatan tersebut berisi tempat terjadinya perceraian, tanggal perceraian, nomor dan tanggal surat

putusan serta tanda tangan panitera.

(5) Apabila Pegawai Pencatat Nikah dengan Pegawai Pencatat Nikah tempat pernikahan mereka

dilangsungkan, maka satu helai salinan putusan Pengadilan Agama sebagaimana dimaksud

dalam ayat(2) dikirimkan pula kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat

perkawinan dilangsungka dan bagi perkawinan yang dilangsungkan di luar Negeri Salinan itu

disampaikan kepada Pegawai Pencatat Nikah Jakarta.

(6) Kelalaian mengirimkan salinan putusan tersebut dalam ayat (1) menjadi tanggungjawab Panitera

yang bersangkutan, apabila yang demikian itu mengakibatkan kerugian bagi bekas suami atau

isteri atau keduanya.

Pasal 148

1. Seorang isteri yang mengajukan gugatan perceraian dengan jalan khuluk, menyanpaikan

permohonannya kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggalnya disertai alasan

atau lasan-alasannya.

2. Pengadilan Agama selambat-lambatnya satu bulan memanggil isteri dan suaminya untuk disengar

keterangannya masing-masing.

3. Dalam persidangan tersebut Pengadilan Agama memberikan penjelasan tentang akibat khuluk,

dan memberikan nasehat-nasehatnya.

4. Setelah kedua belah pihak sepakat tentang besarnya iwadl atau tebusan, maka Pengadilan

Agama memberikan penetapan tentang izin bagi suami untuk mengikrarkan talaknya disepan

sidang Pengadilan Agama. Terhadap penetapan itu tidak dapat dilakukan upaya banding dan

kasasi.

5. Penyelesaian selanjutnya ditempuh sebagaimana yang diatur dalam pasal 131 ayat (5)

6. Dalam hal tidak tercapai kesepakatan tentang besarnya tebusanatau iwadl Pengadilan Agama

memeriksa dan memutuskan sebagai perkara biasa.

BAB XVII

AKIBAT PUTUSNYA PERKAWINAN

Bagian Kesatu

Akibat Talak

Pasal 149

Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib:

a. memberikan mut`ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali

bekas isteri tersebut qobla al dukhul;

b. memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam iddah, kecuali bekas

isteri telahdi jatuhi talak ba1in atau nusyur dan dalam keadaan tidak hamil;

c. melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya, dan separoh apabila qobla al dukhul;

d. memeberikan biaya hadhanan untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun

Pasal 150

Bekas suami berhak melakukan ruju` kepada bekas istrinya yang masih dalam iddah.

Pasal 151

Bekas isteri selama dalam iddah, wajib menjaga dirinya, tidak menerima pinangan dan tidak menikah

dengan pria lain.

Pasal 152

Bekas isteri berhak mendapatkan nafkah iddah dari bekas suaminya kecuali ia nusyuz.

Bagian Kedua

Waktu Tunggu

Pasal 153

1. Bagi seorang isteri yang putus perkawinannya berlaku waktu tunggu atau iddah, kecuali qobla al

dukhul dan perkawinannya putus bukan karena kematian suami.

2. Waktu tunggu bagi seorang janda ditentukan sebagai berikut :

a. Apabila perkawinan putus karena kematian, walaupun qobla al dukhul, waktu tunggu

ditetapkan 130 (seratus tiga puluh) hari:

b. Apabila perkawinan putus karena perceraian,waktutunggubagi yang masih haid ditetapkan 3

(tiga) kali suci dengan sukurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari, dan bagi yang tidak haid

ditetapkan 90 (sembilan puluh) hari;

c. Apabila perkawinan putus karena perceraian sedang janda tersebut dalam keadaan hamil,

waktu tunggu ditetapkan sampai melahirkan;

d. Apabila perkawinan putus karena kematian, sedang janda tersebut dalam keadaan hamil,

waktu tunggu ditetapkan sampai melahirkan.

3. Tidak ada waktu tunggu bagi yang putus perkawinan karena perceraian sedang antara janda

gtersebut dengan bekas suaminya qobla al dukhul.

4. Bagi perkawinan yang putus karena perceraian, tenggang waktu tunggu dihitung sejak jatuhnya,

Putusan Pengadilan Agama yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap, sedangkan bagi

perkawinan yang putus karena kematian, tenggang waktu tunggu dihitungsejak kematian suami.

5. Waktu tunggu bagi isteri yang oernah haid sedang pada waktu menjalani iddah tidak haid karena

menyusui, maka iddahnya tiga kali waktu haid.

6. Dalam hal keadaan pada ayat (5) bukan karena menyusui, maka iddahnya selama satu tahun,

akan tetapi bila dalam waktu satu tahun tersebut ia haid kembali, maka iddahnya menjadi tiga kali

waktu suci.

Pasal 154

Apabila isteri bertalak raj`I kemudian dalam waktu iddah sebagaimana yang dimaksud dalam ayat

(2) huruf b, ayat (5) dan ayat (6)pasal 153, di tinggal mati oleh suaminya, maka iddahnya berubah

menjadi empat bulansepuluh hari terhitung saat matinya bekas suaminya.

Pasal 155

Waktu iddah bagi janda yang putus perkawinannya karena khuluk, fasakh dan li`an berlaku iddah

talak.

Bagian Ketiga

Akibat Perceraian

Pasal 156

Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah :

a. anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan hadhanah dan ibunya, kecuali bila ibunya telah

meninggal dunia, maka kedudukannya digantikan oleh:

1. wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ibu;

2. ayah;

3. wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ayah;

4. saudara perempuan dari anak yang bersangkutan;

5. wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ayah.

b. anak yang sudah mumayyiz berhak memilih untuk mendapatkan hadhanah dari ayahatau ibunya;

c. apabila pemegang hadhanah ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmanidan rohanianak,

meskipun biaya nafkah dan hadhanah telah dicukupi, maka atas permintaann kerabat yang

bersangkutan Pengadilan Agama dapat memindahkan hak hadhanah kepada kerabat lain yang

mempunyai hak hadhanah pula;

d. semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut

kemampuannya,sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri

(21 tahun)

e. bilamana terjadi perselisihan mengenai hadhanah dan nafkah anak, Pengadilan Agama

membverikan putusannya berdasrkan huruf (a),(b), dan (d);

f. pengadilan dapat pula dengan mengingat kemampuan ayahnya menetapkan jumlah biaya untuk

pemeliharaan dan pendidikan anak-anak yang tidak turut padanya.

Pasal 157

Harta bersama dibagi menurut ketentuan sebagaimana tersebut dalam pasal 96,97

Bagian Keempat

Mut`ah

Pasal 158

Mut`ah wajib diberikan oleh bekas suami dengan syarat :

a. belum ditetapkan mahar bagi isteriba`da al dukhul;

b. perceraian itu atas kehendak suami.

Pasal 159

Mut`ah sunnat diberikan oleh bekas suami tanpa syarat tersebut pada pasal 158

Pasal 160

Besarnya mut`ah disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami.

Bagian Kelima

Akibat Khuluk

Pasal 161

Perceraian dengan jalan khuluk mengurangi jumlah talak dan tak dapat dirujuk

Bagian Keenam

Akibat Li`an

Pasal 162

Bilamana li`an terjadi maka perkawinan itu putus untuk selamanya dan anak yang dikandung

dinasabkan kepada ibunya, sedang suaminya terbebas dari kewajiban memberi nafkah.

BAB XVIII

RUJUK

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 163

(1) Seorang suami dapat merujuk isterunya yang dalam masaiddah.

(2) Rujuk dapat dilakukan dalam hal-hal :

a. putusnya perkawinan karena talak, kecuali talak yang telah jatuh tiga kali talak yang

dijatuhkan qobla al dukhul;

b. putusnya perkawinan berdasarkan putusan pengadilan dengan alasan atau alasan-alasan

selain zina dan khuluk.

Pasal 164

Seorang wanita dalam iddah talak raj`I berhak mengajukan keberatan atas kehendak rujuk dari bekas

suaminya dihadapan Pegawai Pencatat Nikah disaksikan dua orang saksi

Pasal 165

Rujuk yang dilakukan tanpa sepengetahuan bekas isteri, dapat dinyatakan tidak sah dengan putusan

Pengadilan Agama.

Pasal 166

Rujuk harus dapat dibuktikan dengan Kutipan Buku Pendaftaran Rujuk dan bila bukti tersebut

hilang atau rusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi, dapat dimintakan duplikatbya kepada

instansi yang mengeluarkannya semula.

Bagian Kedua

Tata Cara Rujuk

Pasal 167

(1) Suami yang hendak merujuk isterinya datang bersama-sama isterinya ke Pegawai Pencatat Nikah

atau Pembantu Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal suami isteridengan

membawa penetapan tentang terjadinya talak dan surat keterangan lain yang diperlukan

(2) Rujuk dilakukan dengan persetujuan isteri dihadapan Pegawaii Pencatat Nikah atau Pembantu

Pegawai Pencatat Nikah.

(3) Pegawai Pencatat Nikah atau Pembantu Pegawai Pencatat Nikah memeriksa dan meyelidiki

apakah suami yang akan merujuk itu memenuhi syarat-syarat merujuk menurut hukum

munakahat, apakah rujuk yang akan dilakukan masih dalam iddah talak raj`i, apakah perempuan

yang akan dirujuk itu adalah isterinya.

(4) Setelah itu suami mengucapkan rujuknya dan masing-masing yang bersangkutan besrta saksisaksi

menandatangani Buku Pendaftaran Rujuk.

(5) Setelah rujuk itu dilaksanakan, Pegawai Pencatat Nikah atau Pembantu Pegawai Pencatat

Nikahmenasehati suami isteri tentang hukum-hukum dan kewajiban mereka yang berhubungan

dengan rujuk.

Pasal 168

(1) Dalam hal rujuk dilakukan di hadapan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah daftar rujuk dibuat

rangkap 2 (dua), diisi dan ditandatangani oleh masing-masing yang bersangkutan besreta saksisaksi,

sehelai dikirim kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahinya, disertai surat-surat

keterengan yang diperlukan untuk dicatat dalam buku Pendaftaran Rujuk dan yang lain disimpan.

(2) Pengiriman lembar pertama dari daftar rujuk oleh Pembantu Pegawai Pencatat Nikah dilakukan

selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sesudah rujuk dilakukan.

(3) Apabila lembar pertama dari daftar rujuk itu hilang, maka Pembantu Pegawai Pencatat Nikah

membuatkan salinan dari daftar lembar kedua,dengan berita acara tentang sebab-sebab

hilangnya.

Pasal 169

(1) Pegawai Pencatat Nikah membuat surat keterangan tentang terjadinya rujuk dan mengirimkannya

kepada Pengadilan Agama ditempat berlangsungnya talak yang bersangkutan, dan kepada suami

dan isteri masing-masing diberikan Kutipan Buku Pendaftaran Rujuk menurut contoh yang

ditetapkan oleh Menteri Agama.

(2) Suami isteri atau kuasanya dengan membawa Kutipan Buku Pendaftaran Rujuk tersebut datang

ke Pengadilan Agama di tempat berlangsungnya talak dahulu untuk mengurus dan mengambil

Kutipan akta Nikah masing-masing yang bersangkutan setelah diberi catatan oleh Pengadilan

Agama dalam ruang yang telah tersedia ppada Kutipan Akta Nikah tersebut, bahwa yang

bersangkutan benar telah rujuk.

(3) Catatan yang dimaksud ayat (dua) berisi tempat terjadinya rujuk, tanggal rujuk diikrarkan, nomor

dan tanggal Kutipan Buku Pendaftaran Rujuk dan tanda tangan Panitera.

BAB XIX

MASA BERKABUNG

Pasal 170

(1) Isteri yang ditinggalkan mati oleh suami, wajib melaksanakan masa berkabung selama masa

iddah sebagai tanda turut berduka cita dan sekaligus menjaga timbulnya fitnah.

(2) Suami yang tinggal mati oleh isterinya, melakukan masa berkabung menurut kepatutan.

BUKU II

HUKUM KEWARISAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 171

Yang dimaksud dengan:

a. Hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta

peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa

bagiannya masing-masing.

b. Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal

berdasarkan putusan Pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta

peninggalan.

c. Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau

hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk

menjadi ahli waris.

d. Harta peninggalan adalah harta yang ditinggalkan oleh pewaris baik yang berupa benda yang

menjadi miliknya maupun hak-haknya.

e. Harta waris adalah harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk

keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah (tajhiz),

pembayaran hutang dan pemberian untuk kerabat.

f. Wasiat adalah pemberian suatu benda dari pewaris kepada orang lain atau lembaga yang akan

berlaku setelah pewaris meninggal dunia.

g. Hibah adalah pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang kepada

aorang lain yang masih hidup untuk dimiliki.

h. Anak angkat adalah anak yang dalam pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan

dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya

berdasarkan putusan Pengadilan.

i. Baitul Mal adalah Balai Harta Keagamaan.

BAB II

AHLI WARIS

Pasal 172

Ahli waris dipandang beragama Islam apabila diketahui dari Kartu Identitas atau pengakuan atau

amalan atau kesaksian, sedangkan bagi bayi yang baru lahir atau anak yang belum di\ewasa,

beragama menurut ayahnya atau lingkungannya.

Pasal 173

Seorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan putusan hakim yang telah mempunyai

kekuatan hukum yang tetap, dihukum karena:

a. dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat para pewaris;

b. dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan

suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.

Pasal 174

(1) Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari:

a. Menurut hubungan darah:

- golongan laki-laki terdiri dari : ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek.

- Golongan perempuan terdiri dari : ibu, anak perempuan, saudara perempuan dari nenek.

b. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari : duda atau janda.

(2) Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya : anak, ayah, ibu,

janda atau duda.

Pasal 175

(1) Kewajiban ahli waris terhadap pewaris adalah:

a. mengurus dan menyelesaikan sampai pemakaman jenazah selesai;

b. menyelesaikan baik hutang-hutang berupa pengobatan, perawatan, termasuk kewajiban

pewaris maupun penagih piutang;

c. menyelesaikan wasiat pewaris;

d. membagi harta warisan di antara wahli waris yang berhak.

(2) Tanggung jawab ahli waris terhadap hutang atau kewajiban pewaris hanya terbatas pada jumlah

atau nilai harta peninggalannya.

BAB III

BESARNYA BAHAGIAN

Pasal 176

Anak perempuan bila hanya seorang ia mendapat separoh bagian, bila dua orang atau lebih

mereka bersama-sama mendapzt dua pertiga bagian, dan apabila anask perempuan bersama-sama

dengan anak laki-laki, maka bagian anak laki-laki adalah dua berbanding satu dengan anak

perempuan.

Pasal 177

Ayah mendapat sepertiga bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak, bila ada anak, ayah

mendapat seperenam bagian. *

Pasal 178

(1) Ibu mendapat seperenam bagian bila ada anak atau dua saudara atau lebih. Bila tidak ada anak

atau dua orang saudara atau lebih, maka ia mendapat sepertiga bagian.

(2) Ibu mendapat sepertiga bagian dari sisa sesudah diambil oleh janda atau duda bila bersamasama

dengan ayah.

Pasal 179

Duda mendapat separoh bagian, bila pewaris tidak meninggalkan anak, dan bila pewaris

meninggalkan anak, maka duda mendapat seperempat bagaian.

Pasal 180

Janda mendapat seperempat bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak, dan bila pewaris

meninggalkan anak maka janda mendapat seperdelapan bagian.

Pasal 181

Bila seorang meninggal tanpa meninggalkan anak dan ayah, maka saudara laki-laki dan saudara

perempuan seibu masing-masing mendapat seperenam bagian. Bila mereka itu dua orang atau lebih

maka mereka bersama-sama mendapat sepertiga bagian.

Pasal 182

Bila seorang meninggal tanpa meninggalkan anak dan ayah, sedang ia mempunyai satu saudara

perempuan kandung atau seayah, maka ua mendapat separoh bagian. Bila saudara perempuan

tersebut bersama-sama dengan saudara perempuan kandung atau seayah dua orang atau lebih,

maka mereka bersama-sama mendapat dua pertiga bagian.

Bila saudara perempuan tersebut bersama-sama dengan saudara laki-laki kandung atau seayah,

maka bagian saudara laki-laki dua berbanding satu dengan saudara perempuan.

Pasal 183

Para ahli waris dapat bersepakat melakukan perdamaian dalam pembagian harta warisan, setelah

masing-masing menyadari bagiannya.

Pasal 184

Bagi ahli waris yang belum dewasa atau tidak mampu melaksanakan hak dan kewajibannyua, maka

baginya diangkat wali berdasarkan keputusan Hakim atas usul anggota keluarga.

Pasal 185

(1) Ahli waris yang meninggal lebih dahulu dari pada sipewaris maka kedudukannya dapat digantikan

oleh anaknya, kecuali mereka yang tersebut dalam Pasal 173.

* Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor : 2 Tahun 1994, maksud pasal tersebut ialah :

ayah mendapat sepertiga bagfian bila pewaris tidak meninggalkan anak, tetapi meninggalkan suami

dan ibu, bila ada anak, ayah mendapat seperenam bagian.

(2) Bagian ahli waris pengganti tidak boleh melebihi dari bagian ahli waris yang sederajat dengan

yang diganti.

Pasal 186

Anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan saling mewaris dengan ibunya

dan keluarga dari pihak ibunya.

Pasal 187

(1) bilamana pewaris meninggalkan warisan harta peninggalan, maka oleh pewaris semasa hidupnya

atau oleh para ahli waris dapat ditunjuk beberapa orang sebagai pelaksana pembagian harta

warisan dengan tugas:

a. mencatat dalam suatu daftar harta peninggalan, baik berupa benda bergerak maupun tidak

bergerak yang kemudian disahkan oleh para ahli waris yang bersangkutan, bila perlu dinilai

harganya dengan uang;

b. menghitung jumlah pengeluaran untuk kepentingan pewaris sesuai dengan Pasal 175 ayat (1)

sub a, b, dan c.

(2) Sisa dari pengeluaran dimaksud di atas adalah merupakan harta warisan yang harus dibagikan

kepada ahli waris yang berhak.

Pasal 188

Para ahli waris baik secara bersama-sama atau perseorangan dapat mengajukan permintaan

kepada ahli waris yang lain untuk melakukan pembagian harta warisan. Bila ada diantara ahli waris

yang tidak menyetujui permintaan itu, maka yang bersangkutan dapat mengajukan gugatan melalui

Pengadilan Agama untuk dilakukan pembagian warisan.

Pasal 189

(1) Bila warisan yang akan dibagi berupa lahan pertanian yang luasnya kurang dari 2 hektar, supaya

dipertahankan kesatuannya sebagaimana semula, dan dimanfaatkan untuk kepentingan bersama

para ahli waris yang bersangkutan.

(2) Bila ketentuan tersebut pada ayat (1) pasal ini tidak dimungkinkan karena di antara para ahli waris

yang bersangkutan ada yang memerlukan uang, maka lahan tersebut dapat dimiliki oleh seorang

atau lebih ahli waris yang dengan cara membayar harganya kepada ahli waris yang berhak sesuai

dengan bagiannya masing-masing.

Pasal 190

Bagi pewaris yang beristeri lebih dari seorang, maka masing-masing isteri berhak mendapat

bagian atas gono-gini dari rumah tangga dengan suaminya, sedangkan keseluruhan bagian pewaris

adalah menjadi hak para ahli warisnya.

Pasal 191

Bila pewaris tidak meninggalkanahli waris sama sekali atau ahli warisnya tidak diketahui ada atau

tidaknya, maka harta tersebut atas putusan Pengadilan Agama diserahkan penguasaannya kepada

Baitul Mal untuk kepentingan Agama Islam dan kesejahteraan umum.

BAB IV

AUL DAN RAD

Pasal 192

Apabila dalam pembagian harta warisan di antara para ahli warisnya Dzawil furud menunjukkan

bahwa angka pembilang lebih besar dari angka penyebut, maka angka penyebut dinaikkan sesuai

dengan angka pembilang, dan baru sesudah itu harta warisnya dibagi secara aul menutu angka

pembilang.

Pasal 193

Apabila dalam pembarian harta warisan di antara para ahli waris Dzawil furud menunjukkan

bahwa angka pembilang lebih kecil dari angka penyebut, sedangkan tidak ada ahli waris asabah,

maka pembagian harta warisan tersebut dilakukan secara rad, yaitu sesuai dengan hak masingmasing

ahli waris sedang sisanya dibagi berimbang di antara mereka.

BAB V

WASIAT

Pasal 194

(1) Orang yang telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun, berakal sehat dan tanpa adanya

paksaan dapat mewasiatkan sebagian harta bendanya kepada orang lain atau lembaga.

(2) Harta benda yang diwasiatkan harus merupakan hak dari pewasiat.

(3) Pemilikan terhadap harta benda seperti dimaksud dalam ayat (1) pasal ini baru dapat

dilaksanakan sesudah pewasiat meninggal dunia.

Pasal 195

(1) Wasiat dilakukan secara lisan dihadapan dua orang saksi, atau tertulis dihadapan dua orang

saksi, atau dihadapan Notaris.

(2) Wasiat hanya diperbolehkan sebanyak-banyaknya sepertiga dari harta warisan kecuali apabila

semua ahli waris menyetujui.

(3) Wasiat kepada ahli waris berlaku bila disetujui oleh semua ahli waris.

(4) Pernyataan persetujuan pada ayat (2) dan (3) pasal ini dibuat secara lisan di hadapan dua orang

saksi atau tertulis di hadapan dua orang saksi di hadapan Notaris.

Pasal 196

Dalam wasiat baik secara tertulis maupun lisan harus disebutkan dengan tegas dan jelas siapasiapa

atau lembaga apa yang ditunjuk akan menerima harta benda yang diwasiatkan.

Pasal 197

(1) Wasiat menjadi batal apabila calon penerima wasiat berdasarkan putusan Hakim yang telah

mempunyai kekuatan hukum tetap dihukum karena:

a. dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat kepada

pewasiat;

b. dipersalahkan secara memfitrnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewasiat telah

melakukan sesuatu kejahatan yang diancam hukuman lima tahun penjara atau hukuman yang

lebih berat;

c. dipersalahkan dengan kekerasan atau ancaman mencegah pewasiat untuk membuat atau

mencabut atau merubah wasiat untuk kepentingan calon penerima wasiat;

d. dipersalahkan telah menggelapkan atau merusak atau memalsukan surat wasiat dan

pewasiat.

(2) Wasiat menjadi batal apabila orang yang ditunjuk untuk menerima wasiat itu:

a. tidak mengetahui adanya wasiat tersebut sampai meninggal dunia sebelum meninggalnya

pewasiat;

b. mengetahui adanya wasiat tersebut, tapi ia menolak untuk menerimanya;

c. mengetahui adanya wasiaty itu, tetapi tidak pernah menyatakan menerima atau menolak

sampai ia meninggal sebelum meninggalnya pewasiat.

(3) Wasiat menjadi batal apabila yang diwasiatkan musnah.

Pasal 198

Wasiat yang berupa hasil dari suatu benda ataupun pemanfaatan suatu benda haris diberikan

jangka waktu tertentu.

Pasal 199

(1) Pewasiat dapat mencabut wasiatnya selama calon penerima wasiat belum menyatakan

persetujuan atau sesudah menyatakan persetujuan tetapi kemudian menarik kembali.

(2) Pencabutan wasiat dapat dilakukan secara lisan dengan disaksikan oleh dua orang saksi atau

tertulis dengan disaksikan oleh dua prang saksi atau berdasarkan akte Notaris bila wasiat

terdahulu dibuat secara lisan.

(3) Bila wasiat dibuat secara tertulis, maka hanya dapat dicabut dengan cara tertulis dengan

disaksikan oleh dua orang saksi atau berdasarkan akte Notaris.

(4) Bila wasiat dibuat berdasarkan akte Notaris, maka hanya dapat dicabut berdasartkan akte Notaris.

Pasal 200

Harta wasiat yang berupa barang tak bergerak, bila karena suatu sebab yang sah mengalami

penyusutan atau kerusakan yang terjadi sebelum pewasiat meninggal dunia, maka penerima wasiat

hanya akan menerima harta yang tersisa.

Pasal 201

Apabila wasiat melebihi sepertiga dari harta warisan sedangkan ahli waris ada yang tidak menyetujui,

maka wasiat hanya dilaksanakan sampai sepertiga harta warisnya.

Pasal 202

Apabila wasiat ditujukan untuk berbagai kegiatan kebaikan sedangkan harta wasiat tidak mencukupi,

maka ahli waris dapat menentukan kegiatan mana yang didahulukan pelaksanaannya.

Pasal 203

(1) Apabila surat wasiat dalam keadaan tertup, maka penyimpanannya di tempat Notaris yang

membuatnya atau di tempat lain, termasuk surat-surat yang ada hubungannya.

(2) Bilamana suatu surat wasiat dicabut sesuai dengan Pasal 199 maka surat wasiat yang telah

dicabut itu diserahkan kembali kepada pewasiat.

Pasal 204

(1) Jika pewasiat meninggal dunia, maka surat wasiat yang tertutup dan disimpan pada Notaris,

dibuka olehnya di hadapan ahli waris, disaksikan dua orang saksi dan dengan membuat berita

acara pembukaan surat wasiat itu.

(2) Jikas surat wasiat yang tertutup disimpan bukan pada Notaris maka penyimpan harus

menyerahkan kepada Notaris setempat atau Kantor Urusan Agama setempat dan selanjutnya

Notaris atau Kantor Urusan Agama tersebut membuka sebagaimana ditentukan dalam ayat (1)

pasal ini.

(3) Setelah semua isi serta maksud surat wasiat itu diketahui maka oleh Notaris atau Kantor Urusan

Agama diserahkan kepada penerima wasiat guna penyelesaian selanjutnya.

Pasal 205

Dalam waktu perang, para anggota tentara dan mereka yang termasuk dalam golongan tentara

dan berada dalam daerah pertewmpuran atau yang berda di suatu tempat yang ada dalam kepungan

musuh, dibolehkan membuat surat wasiat di hadapan seorang komandan atasannya dengan dihadiri

oleh dua orang saksi.

Pasal 206

Mereka yang berada dalam perjalanan melalui laut dibolehkan membuat surat wasiat di hadapan

nakhoda atau mualim kapal, dan jika pejabat tersebut tidak ada, maka dibuat di hadapan seorang

yang menggantinya dengan dihadiri oleh dua orang saksi.

Pasal 207

Wasiat tidak diperbolehkan kepada orang yang melakukan pelayanan perawatan bagi seseorang

dan kepada orang yang memberi tuntutran kerohanian sewaktu ia mewnderita sakit sehingga

meninggalnya, kecuali ditentukan dengan tegas dan jelas untuk membalas jasa.

Pasal 208

Wasiat tidak berlaku bagi Notaris dan saksi-saksi pembuat akte tersebut.

Pasal 209

(1) Harta peninggalan anak angkat dibagi berdasarkan Pasal 176 sampai dengan Pasal 193 tersebut

di atas, sedangkan terhadap orang tua angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah

sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta wasiat anak angkatnya.

(2) Terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3

dari harta warisan orang tua angkatnya.

BAB VI

HIBAH

Pasal 210

(1) Orang yang telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun berakal sehat tanpa adanya paksaan

dapat menghibahkan sebanyak-banyaknya 1/3 harta bendanya kepada orang lain atau lembaga di

hadapan dua orang saksi untuk dimiliki.

(2) Harta benda yang dihibahkan harus merupakan hak dari penghibah.

Pasal 211

Hibah dan orang tua kepada anaknya dapat diperhitungkan sebagai warisan.

Pasal 212

Hibah tidak dapat ditarik kembali, kecuali hibah orang tua kepada anaknya.

Pasal 213

Hibah yang diberikan pada swaat pemberi hibah dalam keadaan sakit yang dekat dengan

kematian, maka harus mendapat persetujuan dari ahli warisnya.

Pasal 214

Warga negara Indonesia yang berada di negara asing dapat membuat surat hibah di hadapan

Konsulat atau Kedutaan Republik Indonesia setempat sepanjang isinya tidak bertentangan dengan

ketentuan pasal-pasal ini.

BUKU III

HUKUM PERWAKAFAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 215

Yang dimaksud dengan:

(1) Wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau kelompok orang atau badan hukum yang

memisahkan sebagian dari benda miliknya dan melembagakannya untuk selama-lamanya guna

kepentingan ibadat atau kerpeluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam.

(2) Wakif adalah orang atau orang-orang ataupun badan hukum yang mewakfkan benda miliknya.

(3) Ikrar adalah pernyataan kehendak dari wakif untuk mewakafkan benda miliknya.

(4) Benda wakaf adalah segala benda baik benda bergerak atau tidak bergerak uang memiliki daya

tahan yang tidak hanya sekali pakai dan bernilai menurut ajaran Islam.

(5) Nadzir adalah kelompok orang atau badan hukum yang diserahi tugas pemeliharaan dan

pengurusan benda wakaf.

(6) Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf yang selanjutnya disingkat PPAIW adalah petuga spemerintah

yang diangkat berdasarkan peraturan peraturan yang berlaku, berkwajiban menerima ikrar dan

wakif dan menyerahkannya kepada Nadzir serta melakukan pengawasan untuk kelestarian

perwakafan.

(7) Pejabat Pembuat Ikrar Wakaf seperti dimaksud dalam ayat (6), diangkat dan diberhentikan oleh

Menteri Agama.

BAB II

FUNGSI, UNSUR-UNSUR DAN SYARAT-SYARAT WAKAF

Bagian Kesatu

Fungsi Wakaf

Pasal 216

Fungsi wakaf adalah mengekalkan manfaat benda wakaf sesuai dengan tujuan wakaf.

Bagian Kedua

Unsur-unsur dan Syarat-syarat Wakaf

Pasal 217

(1) Badan-badan Hukum Indonesia dan orang atau orang-orang yang telah dewasa dan sehat

akalnya serta yang oleh hukum tidak terhalang untuk melakukan perbuatan hukum, atas

kehendak sendiri dapat mewakafkan benda miliknya dengan memperhatikan peraturan

perundang-undangan yang berlaku.

(2) Dalam hal badan-badan hukum, maka yang bertindak untuk dan atas namanya adalah

pengurusnya yang sah menurut hukum.

(3) Benda wakaf sebagaimana dimaksud dalam Pasal 215 ayat (4) harus merupakan benda milik

yang bebas dari segala pembebanan, ikatan, sitaan dan sengketa.

Pasal 218

(1) Pihak yang mewakafkan harus mengikrarkan kehendaknya secara jelas dan tegas kepada Nadzir

di hadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf sebagaimana dimaksud dalam Pasal 215 ayat (6),

yang kemudian menuangkannya dalam bentuk ikrar Wakaf, dengan didaksikan oleh sekurangkurangnya

2 orang saksi.

(2) Dalam keadaan tertentu, penyimpangan dan ketentuan dimaksud dalam ayat (1) dapat

dilaksanakan setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan Menteri Agama.

Pasal 219

(1) Nadzir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 215 ayat (4) terdiri dari perorangan yang harus

memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

a. warga negara Indonesia;

b. beragama Islam;

c. sudah dewasa;

d. sehat jasmani dan rohani;

e. tidak berada di bawah pengampuan;

f. bertempat tinggal di kecamatan tempat letak benda yang diwakafkannya.

(2) Jika berbentuk badan hukum, maka Nadzir harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

a. badan hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia;

b. mempunyai perwakilan di kecamatan tempat tinggal benda yang diwakafkannya.

(3) Nadzir dimaksud dalam ayat (1) dan (2) harus didaftar pada Kantor Urusan Agama Kecamatan

setempat setelah mendengar saran dari Camat Majelis Ulama Kecamatan untuk mendapatkan

pengesahan.

(4) Nadzir sebelum melaksanakan tugas, harus mengucapkan sumpah di hadapan Kepala Kantor

Urusan Agama Kecamatan disaksikan sekurang-kurangnya oleh 2 orang saksi dengan isi sumpah

sebagai berikut:

”Demi Allah, saya bersumpah, bahwa saya untuk diangkat menjadi Nadzir langsung atau tidak

langsung dengan nama atau dalih apapun tidak memberikan atau menjanjikan ataupun

memberikan sesuatu kepada siapapun juga”

”Saya bersumpah, bahwa saya untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatan ini

tiada sekali-kali akan menerima langsung atau tidak langsung dari siapapun juga suatu janji atau

pemberian”.

”Saya bersumpah, bahwa saya senantiasa akan menjunjung tinggi tugas dan tanggung jawab

yang dibebankan kepada saya selaku Nadzir dalam pengurusan harta wakaf sesuai dengan

maksud dan tujuannya”.

(5) Jumlah Nadzir yang diperbolehkan untuk satu unit perwakafan, seperti dimaksud Pasal 215 ayat

(5) sekurang-kurangnya terdiri dari 3 orang dan sebanyak-banyaknya 10 orang yang diangkat oleh

Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan atas saran Majelis Ulama Kecamatan dan Camat

setempat.

Bagian Ketiga

Kewajiban dan Hak-hak Nadzir

Pasal 220

(1) Nadzir berkewajiban untuk mengurus dan bertanggung jawab atas kekayaan wakaf serta hasilnya,

dan pelaksanaan perwakafan sesuai dengan tujuan menurut ketentuan-ketentuan yang diatur oleh

Menteri Agama.

(2) Nadzir diwajibkan membuat laporan secara berkala atas semua hal yang menjadi tanggung

jawabnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) kepada Kepala Kantor Urusan Agama

Kecamatan setempat dengan tembusan kepada Majelis Ulama Kecamatan dan Camat setempat.

(3) Tata cara pembuatan laporan seperti dimaksud dalam ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan

peraturan Menteri Agama.

Pasal 221

(1) Nadzir diberhentikan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan karena:

a. meninggal dunia;

b. atas permohonan sendiri;

c. tidak dapat melakukan kewajibannya lagi sebagai Nadzir;

d. melakukan suatu kejahatan sehingga dipidana.

(2) Bilama terdapat lowongan jabatan Nadzir karena salah satu alasan sebagaimana tersebut dalam

ayat (1), maka penggantinya diangkat oleh Kepala Kantor Urutan Agama Kecamatan atas saran

Majelis Ulama Kecamatan dan Camat setempat.

(3) Seorang Nadzir yang telah berhenti, sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sub a, tidak dengan

sendirinya digantikan oleh salah seorang ahli warisnya.

Pasal 222

Nadzir berhak mendapatkan penghasilan dan fasilitas yang jenis dan jumlahnya ditentukan

berdasarkan kelayakan atas saran Majelis Ulama Kecamatan dan Kantor Urusan Agama Kecamatan

setempat.

BAB III

TATA CARA PERWAKAFAN

DAN PENDAFTARAN BENDA WAKAF

Bagian Kesatu

Tata Cara Perwakafan

Pasal 223

(1) Pihak yang hendak mewakafkah dapat menyatakan ikrar wakaf di hadapan Pejabat Pembuaty

Akta Ikrar Wakaf untuk melaksanakan ikrar wakaf.

(2) Isi dan bentuk Ikrar Wakaf ditetapkan oleh Menteri Agama.

(3) Pelaksanaan Ikrar, demikian pula pembuatan Akta Ikrar Wakaf, dianggap sah jika dihadiri dan

disaksikan oleh sekurang-kurangnya 2 (dua) orang saksi.

(4) Dalam melaksanakan Ikrar seperti dimaksud ayat (1) pihak yang mewakafkan diharuskan

menyerahkan kepada Pejabat yang tersebut dalam Pasal 215 ayat (6), surat-surat sebagai

berikut:

a. tanda bukti pemilikan harta benda;

b. jika benda yang diwakafkan berupa benda tidak bergerak, maka harus disertai surat

keterangan dari Kepala Desa, yang diperkuat oleh Camat setempat yang menerangkan

pemilikan benda tidak bergerak dimaksud;

c. surat atau dokumen tertulis yang merupakan kelengkapan dari benda tidak bergerak yang

bersangkutan.

Bagian Kedua

Pendaftaran Benda Wakaf

Pasal 224

Setelah Akta Ikrar Wakaf dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 223 ayat (3) dan

(4), maka Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan atas nama Nadzir yang bersangkutan diharuskan

mengajukan permohonan kepada Camat untuk mendaftarkan perwakafan benda yang bersangkutan

guna menjaga keutuhan dan kelestarian.

BAB IV

PERUBAHAN, PENYELESAIAN DAN

PENGAWASAN BENDA WAKAF

Bagian Kesatu

Perubahan Benda Wakaf

Pasal 225

(1) Pada dasarnya terhadap benda yang telah diwakafkan tidak dapat dilakukan perubahan atau

penggunaan lain dari pada yang dimaksud dalam ikrar wakaf.

(2) Penyimpangan dari ketentuantersebut dalam ayat (1) hanya dapat dilakukan terhadap hal-hal

tertentu setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan tertulis dari Kepala Kantur Urusan Agama

Kecamatan berdasarkan saran dari Majelis Ulama Kecamatan dan Camat setempat dengan

alasan:

a. karena tidak sesuai lagi dengan tujuan wakaf seperti diikrarkan oleh wakif;

b. karena kepentingan umum.

Bagian Kedua

Penyelesaian Perselisihan Benda Wakaf

Pasal 226

Penyelesaian perselisihan sepanjang yang menyangkut persoalan benda wakaf dan Nadzir

diajukan kepada Pengadilan Agama setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan

yang berlaku.

Bagian Ketiga

Pengawasan

Pasal 227

Pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Nadzir dilakukan secara bersamasama

oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan, Majelis Ulama Kecamatan dan Pengadilan

agama yang mewilayahinya.

BAB V

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 228

Perwakafan benda, demikian pula pengurusannya yang terjadi sebelum dikeluarkannya ketentuan

ini, harus dilaporkan dan didaftarkan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat untuk

disesuaikan dengan ketentuan-ketentuan ini.

Ketentuan Penutup

Pasal 229

Hakim dalam menyelesaikan perkara-perkara yang diajukan kepadanya, wajib memperhatikan

dengan sungguh-sungguh nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, sehingga putusannya

sesuai dengan rasa keadilan.

PENJELASAN

ATAS

BUKU KOMPILASI HUKUM ISLAM

PENJELASAN UMUM

1. Bagi bangsa dan negara Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945,

adalah mutlak adanya suatu hukum nasional yang menjamin kelangsungan hidup beragama

berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa yang sekaligus merupakan poerwujudan kesadaran

hukum masyarakat dan bangsa Indonesia.

2. Berdasarkan Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok

Kekuasaan Kehakiman, jo Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung,

Peradilan Agama mempunyai kedudukan yang sederajat dengan lingkungan peradilan lainnya

sebagai peradilan negara.

3. Hukum materiil yang selama ini berlaku di lingkungan Peradilan Agama adalah Hukum Islam yang

pada garis besarnya meliputi bidang-bidang hukum Perkawinan, hukum Kewarisan dan hukum

Perwakafan.

Berdasarkan Surat Edaran Biro Peradilan Agama tanggal 18 Pebruari 1958 Nomor B/I/735 hukum

Materiil yang dijadikan pedoman dalam bidang-bidang hukum tersebut di atas adalah bersumber

pada 13 kitab yang kesemuanya madzhab Syafi’i.

4. Dengan berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan

Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik maka kebutuhan hukum

masyarakat semakin berkembang sehingga kitab-kitab tersebut dirasakan perlu pula untuk

diperluas baik dengan menambahkan kitab-kitab dari madzhab yang lain, memperluas penafsiran

terhadap ketentuan di dalamnya membandingkannya dengan Yurisprudensi Peradilan Agama,

fatwa para ulama maupun perbandingan di negara-negara lain.

5. Hukum Materiil tersebut perlu dihimpun dan diletakkan dalam suatu dokumen Yustisia atau buku

Kompilasi Hukum Islam sehingga dapat dijadikan pedoman bagi Hakim di lingkungan Badan

Peradilan Agama sebagai hukum terapan dalam menyelesaikan perkara-perkara yang diajukan

kepadanya.

PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 s/d 6

Cukup jelas

Pasal 7

Pasal ini diberlakukan setelah berlakunya Undang-undang Peradilan agama.

Pasal 8 s/d 18

Cukup jelas

Pasal 19

Yang dapat menjadi wali terdiri dari wali nasab dan wali hakim, wali anak angkat dilakukan oleh

ayah kandung.

Pasal 20 s/d 71

Cukup jelas

Pasal 72

Yang dimaksud dengan penipuan ialah bila suami mengaku jejaka pada waktu nikah kemudian

ternyata diketahui sudah beristeri sehingga terjadi poligami tanpa izin Pengadilan. Demikian pula

penipuan terhadap identitas diri.

Pasal 73 s/d 86

Cukup jelas

Pasal 87

Ketentuan pasal ini diberlakukan setelah berlakunya Undang-undang Peradilan Agama.

Pasal 88 s/d 93

Cukup jelas

Pasal 94

Ketentuan pasal ini diberlakukan setelah berlakunya Undang-undang Peradilan Agama.

Pasal 95 s/d 97

Cukup jelas

Pasal 98

Ketentuan pasal ini diberlakukan setelah berlakunya Undang-undang Peradilan Agama.

Pasal 99 s/d 102

Cukup jelas

Pasal 103

Ketentuan pasal ini diberlakukan setelah berlakunya Undang-undang Peradilan Agama.

Pasal 104 s/d 106

Cukup jelas

Pasal 107

Ketentuan pasal ini diberlakukan setelah berlakunya Undang-undang Peradilan Agama.

Pasal 108 s/d 118

Cukup jelas

Pasal 119

Setiap talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan agama adalah talak ba’in sughraa.

Pasal 120 s/d 128

Cukup jelas

Pasal 129

Ketentuan pasal ini diberlakukan setelah berlakunya Undang-undang Peradilan Agama.

Pasal 130

Cukup jelas

Paal 131

Ketentuan pasal ini diberlakukan setelah berlakunya Undang-undang Peradilan Agama.

Pasal 132

Ketentuan pasal ini diberlakukan setelah berlakunya Undang-undang Peradilan Agama.

Pasal 133 s/d 147

Cukup jelas

Pasal 148

Ketentuan pasal ini diberlakukan setelah berlakunya Undang-undang Peradilan Agama.

Pasal 149 s/d 185

Yang dimaksud dengan anak yang lahir di luar perkawinan adalah anak yang dilahirkan di luar

perkawinan yang sah atau akibat hubungan yang tidak sah.

Pasal 187 s/d 228

Cukup jelas

Pasal 229

Ketentuan dalam pasal ini berlaku untuk Buku I, Buku II dan Buku III